Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara, Keluarga: Saya Lagi Tidak Mood

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Vonis 4 tahun penjara kepada Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun membuat keluarganya terpukul.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun atas kasus suap dan gratifikasi penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjungpiayu, Kota Batam, Kamis (9/4/2020).

Nurdin juga dikenakan denda Rp 200 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.

Mendengar kabar ini, suasana hati anak keduanya, Muhammad Hidayat langsung berubah.

Saat dihubungi Tribun Batam melalui media sosial miliknya, pria dengan sapaan akrab Dayat ini enggan berkomentar panjang lebar.

"Saya lagi tidak mood," ungkapnya.

• BREAKING NEWS - Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara

• Sidang Virtual Kedua Pakai Zoom Meeting, Vonis Nurdin Basirun Lebih Rendah 2 Tahun dari Tuntunan KPK

• Hakim Cabut Hak Politik Nurdin Basirun Selama Lima Tahun

Keluarga Nurdin Basirun tidak bisa memberikan dukungan langsung karena sidang dilakukan secara online.

Pelaksanaan sidang Nurdin Basirun  dilakukan secara online sejak pembacaan pledoi.

Sebelumnya Dayat bersama ibunya, Noorlizah, hanya dapat berdoa agar Nurdin dapat segera kembali ke pangkuan keluarga.

Dayat menambahkan, terakhir kali ia bertemu Nurdin saat sidang pembacaan tuntutan dilaksanakan alias sebelum wabah Corona meneror Indonesia.

Kondisi Noorlizah sendiri saat ia menurut Dayat masih dalam keadaan sehat. Namun Noorlizah tak dapat meninggalkan Singapura disebabkan kebijakan lockdown yang diambil pemerintah setempat. 

Vonis 4 tahun penjara

 Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non aktif Nurdin Basirun divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan Nurdin Basirun terbukti menerima suap senilai Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura dan gratifikasi sebesar Rp4.228.500.000.

Persidangan berlangsung menggunakan "video conference", hanya majelis hakim yang berada di pengadilan Tipikor Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.