VIRUS CORONA DI BATAM
Dianggap Sulit Terapkan Physical Distancing, DPRD Batam Tunda Pembentukan Pansus LKPj 2019
Dalam penyampaian rapat paripurna di DPRD Batam, Wakil Wali kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan pidatonya menggunakan video conference.
lihat foto
Sebab, semestinya menurut Cak Nur harus diberitahu kepada DPRD. Sebagai Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD) Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
"Sejak Januari-Februari 2020 hingga sekarang kami komitmen dan mendukung apapun untuk penanganan virus ini," tutur Cak Nur.
Lanjutnya, sampai saat ini anggaran yang diajukan Pemko Batam ke Mendagri sebesar Rp315 miliar tersebut tidak tahu programnya seperti apa. Dan out put ke masyarakat seperti apa. Seharusnya sambung Cak Nur, apabila Pemko menyurati DPRD Batam terlebih dahulu, maka akan dibahas apa saja keperluannya. Sehinggat tepat sasaran.
"Pembahasan tidak akan lama paling satu atau dua hari, kami tidak akan mungkin mau mencegah atau memperlambatnya. Ini urusan wabah Covid-19, semua harus bergerak dengan cepat bukan hanya omong kosong saja," ujarnya.
• Kadinkes Tanjungpinang Bantah Kabar Dijemput Tim Medis Berpakaian APD, Saya Baik dan di Rumah
• Tak Lagi Syuting Tukang Ojek Pengkolan, Helene Sienca Maya Pemeran Selvi Pilih Pulang Kampung
Kebijakan pemerintah tidak dipermasalahkan mengajukan atau menyurati Mendagri terkait anggaran Covid-19. Namun, ada baiknya sebelum anggaran tersebut dikirim ke pemerintah pusat dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD Batam. Agar sasaran jelas dan pengawasan tepat.
Selain itu, Walikota Batam HM Rudi juga mendapat sorotan dari penggiat sosial dan aktivis anti korupsi Batam Mulkansyah.
Ia mendesak, agar Rudi segera mewujudkan sembako gratis yang telah dijanjikan. Sebab kata dia, Rudi telah membuat kebijakan sebelumnya. Memerintahkan Ketua RT se-Batam untuk mengumpulkan foto kopi kartu keluarga (KK).
"Wali kota Batam harus gerak cepat dalam menyikapi keadaan ini. Karena wabah Covid-19 sudah ada yang urus dari pusat sampai daerah. Dengan dibangunnya RS khusus Corona di Batam. Jadi walikota fokus pada penangan dampak yang lebih parah yaitu krisis pangan bagi rakyat miskin. Tentang pendataan RT RW sudah baik tinggal disalurkan," ujarnya.
Selanjutnya, Mulkansyah mengingatkan HM Rudi untuk tidak PHP (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat Batam. Ia berharap, sembako yang dijanjikan tidak seperti nasib uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang dijanjikan gratis.
"Buktinya nihil besar. Sekarang jangan bilang lagi kas kosong itu mustahil. Ada dana sumbangan atau donasi dari pengusaha dan sumber lain. Harus segera disalurkan. Walikota harus berdiri di atas kemanusian," pinta Mulkansyah.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi/Ichwannurfadillah/Leo Halawa)
