Anggota DPRD Desak Pemko Batam Transparan Salurkan Bantuan Sembako Covid-19

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho, kembali mengingatkan Pemko Batam transparan dalam penyaluran bantuan ke masyarakat.

"Makanya yang kita minta sekarang ini pemerintah transparansi dalam penyaluran bantuan. Misalkan berapa donasi dari masyarakat dan berapa donasi pemerintah. Jangan sampai donasi dari masyarakat tapi mengatasnamakan pemerintah. Nanti anggran pemerintah malah dipotong seolah olah uang APBD. Secara skala nasional, habis Covid-19 Ini banyak oknum pejabat yang masuk penjara," ujar Udin Senin (4/5/2020) siang.

Udin mencontohkan, donasi masyarakat Batam Rp17 miliar lebih dan tidak kurang dari 20 ton beras bantuan untuk masyarakat.

Ia menilai Pemko Batam tidak transparan.

Sehingga masyarakat sulit membedakan mana donasi dari swasta dan mana donasi pemerintah.

"Yang tahu sembako yang disalurkan Pemko itu dari mana. Apakah dari yang Rp 17 miliar atau beras donasi. Ini yang masih kita menerka semua kan. Lagi pula, kami di dewan belum ada pembahasan soal anggaran Covid-19 yang menggunakan dana negara. Semestinya, kan dibahas ini tidak. Langsung jalan," ucap Udin.

Udin mengakui, penyaluran bantuan seperti hand sanitizer, sembako dan masker sudah berjalan, hanya saja Udin mempertanyakan transparansi pemko.

"Boleh jujur belum ada pembahasan tapi pembagian hand sanitizer, sembako sudah berjalan. Sementara biasanya, harus ada pembahasan terlebih dahulu kan. Ini tak ada. Makanya kami menduga, habis ini ada oknum masuk bui," terangnya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah diperbolehkan anggaran pembangunan fisik dialihkan ke percepatan penanganan Covid-19. Kendati, menurutnya belum ada transparansi.

"Kita tak menyalahkan siapa pun. Tapi kita minta KPK RI agar mengawasi betul penanganan bantuan ini oleh Pemda," ucapnya.(leo)