Bupati Bintan Akui Distribusi BLT Tak Bisa Serentak, Tekankan Finalisasi Data dan Protokol Kesehatan
Apri Sujadi mengingatkan kepada seluruh jajaran terutama pihak pemerintahan dalam menyalurkan bantuan tunai untuk tetap taat aturan hukum.
"Yakni persyaratannya adalah warga Bintan, berdomisili di Kabupaten Bintan serta bisa menunjukkan atau syarat administrasi berupa KK dan KTP masih memungkinkan untuk data yang akan kami salurkan bantuannya," ungkapnya.
Apri juga menjelaskan,nantinya, sebelum pendistribusian, pihaknya juga minta RT/RW menempelkan data nama-nama di rumahnya.
"Sehingga masyarakat mengetahui dan keseluruhannya menjadi lebih transparansi," ucapnya.
Apri juga mengingatkan kepada seluruh jajaran terutama pihak pemerintahan dalam menyalurkan bantuan tunai untuk tetap taat aturan hukum.
"Artinya jangan coba main-main untuk memotong bantuan apalagi menambah nama yang tidak terdata untuk diberikan bantuan. Jadi ikuti proses secara hukum," tegasnya.
Mengingat jumlah penyebaran Covid-19 di seluruh tanah air terus bertambah, masyarakat perlu mengikuti himbauan pemerintah agar melakukan sosial distancing.
"Tetap di rumah dan lakukan himbauan social distancing guna mencegah penyebaran virus corona baru atau Covid-19 di Bintan yang kita cintai ini,” terangnya.
Komisi I DPRD Bintan Datangi Kantor Camat
Komisi I DPRD Kabupaten Bintan mengecek kesiapan para camat jelang penyaluran bantuan Covid-19 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.
Rombongan mengecek kesiapan penyaluran bantuan Covid-19 langsung di Kecamatan Toapaya, Selasa (5/5) kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Bintan, Daeng Muhammad Yatier menuturkan, langkah yang dilakukan Komisi I DPRD Bintan ini untuk memastikan kesiapan setiap kecamatan.
"Supaya saat proses penyaluran bantuan tidak ada keributan di tengah masyarakat," ucapnya.
Yatir juga menyakini kalau bantuan yang disalurkan nanti harus benar-benar tepat sasaran.
"Penyaluran BLT ini harus cepat dan tepat. Sebab ekonomi masyarakat memang sangat terpukul sekali dengan wabah ini," tuturnya.
Yatir juga berpesan agar warga yang belum terdata harus segera di tangani dan didata, sehingga disaat proses penyaluran tidak ada gejolak dan dapat diminimalisir.