FAKTA-FAKTA Kisruh Sembako Murah di Tanjungpinang, Buat Berang Wali kota Hingga Penyidik Tipikor

TRIBUNBATAM,id, TANJUNGPINANG - Kegiatan sembako murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Tanjungpinang menuai sorotan.

Kegiatan yang sejatinya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat Ramadan sekaligus menjelang hari Raya Idul Fitri itu, dikeluhkan sebagian warga.

Mereka yang sudah mengantre sejak pagi dibuat kesal karena disuruh pulang. Tujuannya untuk menghindari kerumunan warga saat pandemi Covid-19.

Sejumlah ibu-ibu ini kian kesal setelah mengetahui paket sembako murah berisi sejumlah barang kebutuhan pokok yang mereka harapkan itu sudah habis.

Tidak hanya dikeluhkan ibu-ibu, aparat penegak hukum diketahui sedang menelusuri dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.

Berikut fakta-fakta yang berhasil dihimpun dari polemik sembako murah di Tanjungpinang:

1. Dikeluhkan Emak-Emak

Penyaluran sembako murah oleh Pemko Tanjungpinang dikeluhkan warga.

Banyak warga yang tidak mendapat sembako murah dari kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang itu.

Jumlah sembako yang dianggap warga terbatas, membuat warga merasa tidak bisa membeli sembako murah tersebut.

"Kami dari tadi pagi sudah antre. Karena tidak boleh menumpuk, kami disuruh datang siang. Pas kami datang malah habis, siapa coba gak kecewa," kata salah satu ibu warga Kelurahan Pinang Kencana, Senin (4/5/2020).

Ada puluhan warga yang didominasi ibu-ibu yang terlihat kecewa tidak mendapatkan paket sembako murah.

"Kita ini susah, kenapa gak dapat, gak adil dong. Bagusnya gak usah aja diadakan. Main-mainkan orang lagi puasa namanya ini," ucapnya kesal.

• Layanan Penerbangan Komersial 2 Bandara di Anambas Belum Beroperasi Akibat Pandemi Covid-19

• Sepucuk Surat Cinta Bongkar Alasan Pelaku Bunuh & Mutilasi Kekasih: Saya Sangat Mencintai Elvina

Sementara itu warga lainnya, Is merasa mendapat perlakuan tidak adil dari kegiatan sembako murah ini. Menurutnya, warga yang bisa membeli dalam bentuk kupon.

"Misalnya setiap warga yang berhak membeli ini kasih kupon. Jadi lebih gampang diawasi. Kalau kayak begini hanya nunjukin KK sama KTP bisa aja datang lagi," ujarnya dengan nada kesal.