Warga Bintan Timur Keluhkan Distribusi BLT Pemkab Bintan Tak Merata, Khawatir Kesenjangan Sosial

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Warga di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri mengeluhkan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di salurkan Pemkab Bintan sejak Jumat, (8/5/2020) kemarin.

Keluhan warga setelah mereka sama-sama didata, namun bantuan yang diterima tidak serentak diterima.

Tidak hanya satu, setidaknya belasan orang yang mendapat penyaluran bantuan yang tidak merata itu.

"Sebelumnya sudah diminta fotokopi dan KK. Sama-sama kami didata, tapi anehnya yang mendapat BLT hanya teman saya saja. Sedangkan nama saya tidak masuk dari tiga kategori bantuan lain," ucap seorang warga Bintan Timur kepada TribunBatam.id, Senin (11/5/2020).

Selain BLT dari Pemkab Bintan, terdapat BLT dari Pemerintah Pusat dan PKH yang akan disalurkan ke warga Bintan terdampak Covid-19 dari sisi ekonomi.

Ia berharap, persoalan data ini dapat menjadi perhatian pemangku kebijakan di Kabupaten Bintan.

"Inilah yang kami sesalkan, padahal sama-sama di data. Memang pasti dapat, tapi kan seharusnya bisa segera dapat sama-sama. Apalagi saat ini yang dibutuhkan ditengah Covid-19,namun kami dibuat menunggu. Bukan apa-apa, khawatirnya ada kesenjangan sosial. Kok ada yang sudah dapat, ada yang belum," terangnya.

Menanggapi hal itu, Lurah Kijang Kota, Muhammad Firmansyah mengaku untuk pendistribusian tahap awal memang tidak sempurna.

"Saya tidak memungkiri ada sejumlah warga yang tidak sama-sama dapat. Pasti ada, cuma kan ada beberapa kategori yang harus di perhatikan warga untuk menerima bantuan ada BLT daerah, BLT Pusat, PKH dan kategori warga yang datanya masih divalidasi di Disdukcapil," ucapnya.

Firmansyah mengakui, ada juga sejumlah warga yang melapor dan mengeluh ke kelurahan Kijang Kota dan sudah didata, serta masih dalam proses verifikasi.

Ia menjelaskan, data-data penerima bantuan juga terbagi 4 kategori, yakni pertama BLT Daerah, Dua PKH, Tiga BLT Pusat dan keempat merupakan bantuan terhadap data warga yang masih diverifikasi.

• Akhirnya, Bocah Terseret Arus di Tanjung Riau Batam Ditemukan, Kondisi Meninggal Dunia

• Viral Foto Barang-barang Mahal & Bermerek Penuh Jamur Akibat Mal Ditutup Karena Corona

"Jadi memang untuk pendataan sama, kalau memang belum keluar berarti namanya tidak masuk dalam data daerah. Mungkin bisa dicek lagi di data PKH, kalau memang juga tidak ada bisa di cek di data BLT Pusat," ucapnya.

“Nah ketika nama warga itu juga tidak ada dalam tiga kategori bantuan, dan sudah di data perangkat RT/RW setempat berarti namanya masuk di data validasi yang jumlahnya sebanyak 3.278 orang,” tambahnya.

Firmansyah juga mengungkapkan, bahwa untuk di Kelurahan Kijang Kota ada sekitar 5 ribu warga yang didata untuk mendapatkan bantuan.

"Kalau jumlahnya ada sekitar 5000 orang untuk kelurahan Kijang Kota," katanya.

Camat Bintan Timur, Muhammad Sofyan juga meminta warga tidak perlu khawatir terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah.

Ia menjamin, semua masyarakat yang berhak mendapat bantuan, pasti akan mendapat bantuan.

"Tidak ada masyarakat yang terdzalimi pada kesempatan ini, semua pasti dapat jika memenuhi kriteria penerima bantuan," ujarnya.

Lanjutnya,apabila ada masyarakat belum terkaper dan tertinggal pada pendataan awal tidak termasuk di 4 kategori ini, masih bisa data susulan tahap periode kedua dan akan di bantu untuk mendapatkan bantuan sekaligus tiga bulan sekali terima.

"Oleh karena itu silahkan pak rt,rw data masyarakat yang belum tercover dan mengeluhkan tidak masuk. Kemudian teruskan datanya ke kelurahan dan kecamatan untuk di serahkan ke Dinsos Bintan untuk diverifikasi," ungkapnya.

Muhammad Sofyan juga menjelaskan,bahwa BLT yang bersumber dari APBD Bintan ini adalah sebanyak Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan.

"Namun pada tahap pertama itu dibayarkan selama dua bulan, artinya masyarakat kita menerima Rp 1,2 juta tahap pertama,"ucapnya.

Ada juga masyarakat penerima bantuan PKH dengan mendapatkan bantuan dari pusat Rp 200 ribu perkepala keluarga (KK).

Untuk menyamakan angka bantuan Pemerintah daerah menambah atau Subsidi kan Rp 400 ribu per kk, sehingga masyarakat yang menerima bantuan PKH Rp 600 ribu.

"Tapi di amplop kemarin hanya Rp 800 ribu untuk dua bulan, karena Rp 400 ribu kali dua," ungkapnya.

• Petugas Catat Meter ATB Tetap Bertugas, Jaga Keakurasian di Tengah Pandemi Covid-19

• Wanita Muda Dicabuli di Kamar Mandi Dalam Keadaan Pingsan, Setelah Puas Pelaku Bunuh Korban

Ada lagi masyarakat di luar daripada yang dua tadi, yakni penerima BLT dari Pusat dan akan diberikan melalui kantor pos dan rekening Bank yakni BNI dan BRI.

Apabila masyarakat Bintan Timur tidak masuk di kriteria itu, mungkin masyarakat masuk pada kategori data verifikasi dan proses yang angkanya lebih kurang 3.278 orang se-Kabupaten Bintan.

Kenapa demikian, karena ada beberapa faktor yang pertama karena NIKnya ganda, NIKnya tidak terbaca atau kosong ataupun NIKnya tidak sama.

Hal inilah sekarang ini sedang di proses dan di verifikasi oleh Disdukcapil, Dinsos, kominfo untuk mencocokkan data ini.

Sebab bagaimanapun ketika dana ini di salurkan harus bisa di pertanggungjawabkan secara administrasi dan secara hukum.

"Oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada masyarakat kami,khusunya di kecamatan bintan timur, jangan panik dengan persoalan ini. Masih ada saluran-saluran yang harus kita jalani," ucapnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)