Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Lagi Mulai 1 Juli, Buruh Batam Sebut Pemerintah Tak Taat Hukum

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah pusat, kembali menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketetapan kenaikan iuran ini, tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi, telah mengundangkan Perpres itu pada Selasa (5/5/2020) lalu.

Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Kebijakan tersebut di tengah wabah virus Corona menuai protes dari sejumlah organisasi buruh.

Satu di antaranya Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto.

Suprapto menilai, pemerintah tidak dapat mengayomi masyarakat di tengah virus Corona.

Di saat wabah ini, malah masyarakat ditambahkan bebannya.

Sehingga, segala macam bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak bernilai.

Karena memberi dan kembali mengambil dengan cara-cara tak baik.

"Pemerintah saat ini memaksakan kehendak dan mengajari rakyatnya untuk melawan keputusan hukum. Kenapa saya bilang seperti itu, sebab jelas keputusan Mahkamah Agung bahwa membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tetapi dengan pemerintah membuat Perpres baru yaitu Perpres 64/2020 untuk menaikkan iuran artinya pemerintah tidak taat hukum," tanggapan Suprapto Kamis (14/5/2020).

Satu lagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang turun, tapi pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM.

"Justru malah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini harus kami lawan," katanya.

Daftar Kenaikan Sesuai Kelas

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, meski sempat dibatalkan Mahkamah Agung.