KPU Datangkan APD, Alat Coblos dan Tinta Sekali Pakai pada Pilkada Serentak
Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. KPU RI akan datangkan alat coblos dan tinta sekali pakai.
lihat foto
Arief mengatakan dana untuk pengadaan dua barang itu belum masuk ke pengajuan Rp 535,9 miliar yang diajukan KPU pada rapat bersama dengan DPR RI dan Kemendagri kemarin.
KPU akan mengajukannya kembali pada rapat di pekan ke dua Juni.
KPU masih menyusun daftar anggaran tambahan di luar kebutuhan anggaran penyediaan APD yang mencapai lebih dari Rp 535,9 miliar.
• Pilkada Serentak Ditunda, KPU Kepri Belum Terima Surat Resmi dari KPU RI
APD yang dimaksud seperti pengadaan masker, baju APD, sarung tangan bagi penyelenggara ad hoc maupun pemilih itu sudah disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu, Rabu (27/5) kemarin.
Anggaran ini juga belum termasuk rencana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari kerumunan pemilih.
Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Komisi II meminta kepada KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.
Di sisi lain, dalam rapat itu juga, Mendagri Tito Karnavian berjanji membantu penyelenggara Pemilu memastikan ketersediaan anggaran untuk Pilkada 9 Desember 2020.
Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait penambangan anggaran Pilkada.
"Saya sudah bertemu Ibu Menkeu langsung agar pemotongan untuk KPU, Bawaslu, mohon untuk direvisi kembali karena itu sangat diperlukan," kata Tito.
• Tunggu Arahan Pusat, Ketua KPU Bintan Ungkap 3 Skema Penundaan Pilkada Serentak Akibat Covid-19
Jumlah Pemilih Bertambah
Terkait dengan diundurnya pemungutan suara Pilkada 2020 secara serentak menjadi 9 Desember, Arief mengatakan pengunduran dari jadwal semula ini juga berpotensi menambah jumlah pemilih.
Arief menyampaikan jumlah pemilih sebanyak 105.396.460 jiwa dihitung dengan mempertimbangkan pemilih potensial.
Artinya, KPU hanya memasukkan penduduk yang berusia 17 tahun ke atas pada 23 September 2020.
"Kita gunakan data existing, asumsi jumlah pemilih 105 juta yang usia 17 tahun hanya sampai 23 September.
