ANAMBAS TERKINI

Tidak Hanya Warga, Naiknya Tagihan Listrik Juga Dikeluhkan Pejabat Hingga Wakil Rakyat di Anambas

Ia mengungkapkan, mayoritas dari pelanggan yang mengeluh tidak membaca meteran pemakaian listrik. Akibatnya mereka kaget dengan tagihan listrik.

TribunBatam.id/Rahmatika
Petugas memperbaiki instalasi jaringan listrik di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas. Tagihan listrik yang dirasa melonjak tidak hanya dikeluhkan warga, melainkan pejabat hingga wakil rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Foto ilustrasi. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Kenaikan tarif listrik tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja. Warga di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri turut merasakan kenaikan tagihan listrik yang menurun sebagian warga dirasa tidak wajar itu.

Tidak hanya rakyat biasa, sejumlah pejabat hingga wakil rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas ikut mengeluhkan tagihan listrik yang menurut mereka melonjak dari biasanya.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas, sudah ada 270 pelanggan yang mengalami kenaikan listriknya mencapai 30 persen.

"Lumayan banyak yang komplain kemarin. Bahkan anggota dewan sampai Bupati juga sama, mereka yang awalnya bayar perbulan Rp1,2 juta menjadi Rp2,7 juta. Tapi saya jelaskan sesuai data," ujar Manajer PLN ULP Tarempa, Hendrico, Minggu (7/6/2020).

Ia mengungkapkan, mayoritas dari pelanggan yang mengajukan keluhan tidak membaca meteran pemakaian listrik. Akibatnya mereka kaget dengan tagihan listrik.

"Mereka kadang bilang kami tidak pakai ini tidak pakai itu. Tapi kan di angka meterannya bisa kita lihat berapa pemakaiannya. Sebab transaksi ada kwh meter, dan angka itulah yang masuk dalam tagihan rekening," ungkapnya.

Hendrico juga menjelaskan kenapa pada bulan sebelumnya tarif listrik masyarakat meledak.

Ia mengatakan, saat pandemi Covid-19 staf PLN tidak ada yang ke rumah pelanggan untuk membaca meteran.

Karena Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam wilayah zona hijau, saat ini pihak PLN sudah mulai mendatangi rumah pelanggan untuk membaca meteran.

Lebih lanjut ia jelaskan, pada bulan Maret ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak memperbolehkan staff yang membaca meter ke lapangan karena adanya pandemi Covid-19.

Halaman
1234
Penulis: Rahma Tika
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved