Angkat Bicara Soal New Normal, Profesor di Singapura Sebut Harus Bebas dari Intervensi Politik

TRIBUNBATAM.id, SINGAPURA - PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih pemerintah untuk menghambat penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Untuk memberlakukan kebijakan ini, didasarkan pada kajian ilmiah dan bebas dari campur tangan politik.

Terutama saat transisi ke masa kenormalan baru atau New Normal.

Pemerintah juga diingatkan menerapkan kebijakan kesehatan rasional masuk dalam era normal baru atau new nomal.

Hal ini disampaikan Prof. Tikki Pangestu, profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dalam webinar bertajuk “Life Post Covid-19: What Does the New Normal Look Like?” pada Jumat (29/5/2020).

Yang paling penting, menuritnya, skenario normal baru harus mengacu kepada hasil kajian ilmiah, ilmu pengetahuan dan bukti nyata atau fakta, serta bebas dari campur tangan politik.

• Rakyat Singapura Harus Kuat Hadapi Krisis Ekonomi Karena Covid-19, PM: Negara Ini Lahir Saat Krisis

Seluruh pihak juga harus siap menghadapi berbagai perubahan dan berinovasi di era normal baru.

Bebas dari intervensi politik

“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario normal baru," ujar Prof. Tikki dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) dan SwissCham Indonesia serta NordCham Indonesia ini.

Ia menambahkan, "negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami.”

Tikki menegaskan, "Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya.”

Ia menyampaikan Pemerintah harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan normal baru. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.

Pemerintah juga harus tetap responsif, bukan hanya terhadap pandemi Covid-19 tetapi juga masalah kesehatan lainnya.

"Semua harus bersatu, harus ada kemauan, dan komitmen untuk mengimplementasikan secara rasional kebijakan kesehatan masyarakat," ujarnya.

"Pemerintahan yang baik dan efektif harus berpegang pada bukti ilmiah, tetapi fleksibel dan bebas dari intervensi kepentingan politik,” tegas Prof. Tikki.