Tolak Mahathir Mohamad Jadi Calon PM Malaysia, Anwar Ibrahim Sebut Tak Bisa Percaya 100 Persen
Langkah Mahathir Mohamad terhalang dukungan dari pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia sebut tak bisa percaya 100 persen pada Mahathir Mohamad.
Mahathir mengajukan agar Pakatan Harapan mencalokan dirinya sebagai PM Malaysia, dengan kesepakatan baru menandatangani perjanjian hitam putih mengangkat Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri (DPM) dan menyerahkan kekuasaan setelah 6 bulan.
DAP dan Amanah mendukung proposal kedua ini, karena percaya Mahathir dapat mengumpulkan mayoritas kursi di parlemen untuk menggulingkan pemerintahan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Anwar sejauh ini belum dapat mengumpulkan mayoritas minimal 112 kursi yang diperlukan. Namun Anwar dan PKR menolak mentah-mentah proposal kedua tersebut.
Penolakan suami Wan Azizah itu didasari kekhawatirannya terkait isu transisi kekuasaan, yang menyudahi 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan akan kembali menjadi bahan pergunjingan dan persoalan politik seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kita sedang menghadapi wabah Covid-19 serta gangguan ekonomi yang ditimbulkan. Jika saya memilih jadi deputi Mahathir, kemelut politik mengenai transisi akan kembali muncul dan menganggu pemulihan Malaysia.”
Anwar juga tidak lupa pengalaman pahitnya ketika dipecat Mahathir sebagai DPM 22 tahun silam, yang membuatnya berakhir menjadi pesakitan politik di penjara.
Anggota parlemen dari Port Dickson itu memberi isyarat tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.
Tidak ketinggalan, Anwar menimpali Mahathir juga belum mampu mengumpulkan mayoritas kursi.
Hubungan Anwar dan Mahathir memang penuh gejolak selama 2 dekade terakhir. Kedua musuh bebuyutan itu secara mengejutkan memilih berkoalisi pada pemilu 2018 yang mereka menangkan.
Namun keengganan Mahathir menepati janji penyerahan kekuasaannya terhadap Anwar membuat hubungan kedua politisi senior ini kembali memanas.
Rasa saling tidak percaya antara satu sama lain memunculkan deadlock atau kebuntuan calon perdana menteri antara Mahathir yang memperumit upaya Pakatan Harapan untuk menumbangkan Muhyiddin.
Pakatan Harapan menyebut pemerintahan Muhyiddin “ilegal” dan menyerukan mandat rakyat berdasarkan hasil pemilu 2018 dikembalikan.
Dunia politik Malaysia masih tidak stabil sejak Muhyiddin naik ke kursi perdana menteri pada 1 Maret.
Pria berusia 73 tahun itu memimpin dengan mayoritas sangat tipis, dua kursi di parlemen.
Baik kubu PN maupun PH masih sibuk melobi parlemen untuk mengganti dukungan dan afiliasi politik mereka.