Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU HIP Dilakukan di Saat Pandemi, Tuntut RUU HIP Ditarik dari Prolegnas 2020
Aksi unjuk rasa dilakukan dalam hal menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Aksi unjuk rasa dilakukan dalam hal menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Unjuk rasa tersebut dilakukan massa di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020).
Laporan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan, aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
"Para demonstran mengklaim (RUU HIP) ini sangat terburu-buru, apalagi digelar dalam masa pandemi corona. Itu sebabnya meskipun masih dalam momen adanya PSBB transisi, mereka tetap melaksanakan aksi demo karena DPR sendiri menyelenggarakan RUU HIP ini di tengah masa pandemi," ujar Jonah melaporkan langsung aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI.
Sebanyak 12 orang perwakilan massa telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
"Dari 12 orang yang diterima, banyak dari mereka berasal dari PA 212, FPI (Front Pembela Islam), dan beberapa ormas Islam lainnya," kata Jonah.
• Aksi Unjuk Rasa Kematian George Floyd Masuki Hari 12, Aksi Juga Berlangsung di Eropa dan Australia
• Ketika Pengunjuk Rasa Kematian George Floyd Mengesampingkan Virus Corona, Inilah yang Ditakutkan
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi perbincangan di Tanah Air.
Hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi.
Sebab, hal itu bukanlah menjadi urgensi untuk dibahas saat ini.
RUU HIP telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 12 Mei 2020.
Namun, RUU HIP belum mulai dibahas DPR bersama pemerintah karena DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Sejumlah pihak pun menolak RUU HIP.
• Hasil Liga Spanyol Real Madrid vs Real Mallorca, Sergio Ramos Cetak Gol Lagi, Real Madrid Menang
• Hasil Liga Spanyol - Kalahkan Mallorca 2-0, Real Madrid Kembali Geser Barcelona dari Puncak
Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut RUU HIP karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dan dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai, RUU HIP disusun dengan cara sembrono, kurang sensitif dengan pertarungan ideologi.
Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.
