Ketua Komite SMPN 27 Batam Kumpulkan Ketua RT & RW, Antisipasi Orangtua Datangi Sekolah

Sebelumnya diberitakan, masalah siswa baru tak tertampung saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 27, Kelurahan Sei Pelenggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri sudah terjadi sejak empat tahun terakhir.

Persoalan PPDB terjadi di Kelurahan Sei Pelenggut, karena jumlah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah SMPN tak sebanding.

"Yang jelas di Kelurahan Sei Pelenggut ada sebanyak delapan SD baik negeri maupun swasta, sementara untuk SMPN hanya satu yakni SMPN 27. Ini yang selalu membuat SMPN 27 kelebihan Kuota PPDB," kata Alvian.

Dia mengatakan, ke depan persoalan PPDB di Kelurahan Sei Pelenggut akan semakin parah.

Pasalnya saat ini geliat pembangunan perumahan sedang terjadi.

"Kalau kita lihat ada ratusan hektare lahan yang sedang dilakukan pematangan untuk membangun perumahan, berarti lima atau 10 tahun ke depan warga akan semakin ramai," kata Alvian.

Di Kelurahan Sei Pelenggut ada dua SMPN.

Namun satu sekolah lainnya yakni SMPN 44, berbasis agama dan pondokan.

"Ini yang SMPN 27 terjadi kelebihan kuota, karena SMPN 44, berbasis agama dan pondokan," kata Alvian.

Dia mengatakan, pemerintah Kota Batam harus mulai memikirkan kondisi pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sei Pelenggut.

"Ya mau tidak mau harus ada penambahan sekolah baru di Kelurahan Sei Pelenggut," kata Alvian.

Ketua Melayu Raya dan juga Organisasi Solidaritas Masyarakat Sagulung, Muhammad Zainal, mengatakan persoalan PPDB selalu terjadi setiap tahun.

"Ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah," kata Zainal.

Zainal mengatakan, tahun 2020 ini PPDB akan menjadi persoalan pelik yang dihadapi pemerintah di seluruh Indonesia.

"Saat ini wabah Virus Corona meluluhlantak ekonomi masyarakat. Jadi jelas banyak orangtua akan menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri," kata Zainal.

Dia juga mengatakan untuk wilayah Sagulung persoalan PPDB akan lebih parah dari tahun sebelumnya.

"Ini orangtua di Sagulung mengejar agar anaknya masuk sekolah negeri, ini akan lebih banyak lagi yang tidak tertampung," kata Zainal.

Zainal yang juga sebagai Ketua Komite SMPN 60 yang belum memiliki gedung sampai saat ini dan masih menumpang di gedung SDN 010 mengatakan pihaknya juga sudah pusing.

Di mana kuota mereka 108, namun yang daftar sudah mencapai 500.

"Yang kita buka tiga ruang belajar, kuotanya sesui dengan hasil rapat dengan Dinas Pendidikan hanya 108, jadi yang tidak tertampung sangat banyak. Mirisnya lagi masih menumpang," kata Zainal.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang/Bereslumbantobing)