Pemerintah Beri Kelonggaran Sejak 15 Juni, Tingkat Hunian Hotel di Batam Masih Rendah

Ardi mengatakan, pemberlakuan kelonggaran itu mengingat aspek ekonomi di tengah wabah virus Corona atau COVID-19.

• Tiga Tersangka Pembobol Rekening Bank Sindikat Tulung Selapan Tipsani Terancam 6 Tahun Penjara

• Usai Sidak Komisi I DPRD Batam, Kadisdukcapil Kumpulkan Seluruh Pegawai, Minta Tingkatkan Pelayanan

Selain itu, seluruh manajemen pelaku pariwisata di Batam wajib mentaati Protokoler Kesehatan dan menandatangani surat pernyataan.

"Tanggal 15 kemarin, tapi dengan ketentuan penerapan kesehatan yang penting yang telah disusun. Setelah itu mereka menandatangani surat pernyataan. (Kami) silakan untuk persiapan protokolnya seperti memberi tanda untuk antri, mengurangi kursi kemudian menyiapkan APD untuk masing-masing pekerja," katanya saat dijumpa di sela-sela acara di Pelita.

Ardi memisalkan, pelaku usaha jasa wisata harus menyiapkan hand sanitizer.

Terkait kelonggaran ini katanya, akan dievaluasi setiap saat Tim Disparbud Batam juga turun ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi tempat usaha wisata.

"Aktivitas wisata mulai bangkit dan tentunya kita berharap kan kita menerapkan ekonomi yang kita lakukan agar cepat pulih. dan Hari ini menghadiri rapat tim pengawasan orang asing yang di dalamnya ada dari dari migrasi dari teman-teman dari KKP dan semua yang tergabung di tim. Bersatu mencari solusi agar semua kita aman pada era tatanan baru," jelas Ardi.

Tidak hanya Indonesia yang memberikan kelonggaran, menurut Ardi Singapura sendiri sebenarnya sudah ada kelonggaran serupa.

Diakui Ardi, tahun 2019 lalu jumlah kunjungan wisata ke Batam 1,9 juta orang.

Dan tahun ini, menurun drastis karena wabah pandemic Covid-19.

"Tahun 2019 Kemarin luar biasa kita memberikan kontribusi terbesar kedua Indonesia setelah Bali dan pertama di Kepri. Kunjungan 2019 di Batam adalah 1.947.476 orang. Dan tahun ini memang kita janlok ya karena wabah ini. Tapi terus berbenah soal ini," katanya. (Tribunbatam.id/Ichwannurfadillah/Leo Halawa)