Galang Komunikasi Partai Politik, DPD Golkar Belum Terima Dukungan Langsung Jelang Pilkada Karimun

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Karimun, Desember mendatang akan menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Karena itu, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pun akan bertambah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, sebelum pandemi rencananya ada 455 unit TPS yang akan disiapkan.

Jumlah TPS ini bakal ditambah hingga menjadi total 557 TPS.

"Pemilih per-TPS sebelumnya 800 orang, sekarang disusutkan menjadi 500 pemilih," kata Eko, baru-baru ini.

Eko menyebutkan, penambahan 102 TPS itu berdasarkan jumlah pemilih yang ada. Namun ia menyampaikan jumlah itu bisa saja berubah mengingat belum dilakukannya pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2020.

"Ini sifatnya masih sementara. Kita lihat setelah pemutakhiran data nanti," ujarnya.

Selain itu, KPU Karimun juga masih menunggu kesiapan Pemerintah terkait permintaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pemungutan suara.

"Masih menunggu juga kesiapan pemerintah terkait anggaran pengadaan APD. Apabila pemerintah siap maka segera kita mulai tahapannya," ujar Eko.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Karimun menggesa tahapan-tahapan pilkada yang sempat terhenti karena Covid-19. Di antaranya dengan melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Kita langsung melakukan pelantikan PPS yang sempat tertunda akibat Covid-19," ujar Eko, Senin (15/6/2020).

Kegiatan pelantikan PPS dilakukan serentak di masing-masing kecamatan dengan dipimpin masing-masing komisioner KPU.

Eko mengatakan pelantikan juga menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah.

"Lima komisioner KPU menyebar dan pimpin pelantikan PPS di setiap kecamatan," ujarnya.

Selain itu KPU Karimun juga kembali mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang kegiatannya sempat dihentikan.

Ditambahkan Eko, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dijadwalkan pada Juni 2020.

"PPK kan kemarin sempat kita non aktifkan. Sekarang sudah aktif lagi. Berikutnya kita juga segera membentuk PPDP," terangnya.

Eko mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 akan disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

"Sesuai dengan edaran baru, segala pelaksanaan tahapan harus ikuti protokol kesehatan," katanya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)