Dikritik soal Utang, Sri Mulyani Sebut Semua NEGARA ISLAM Berutang, Perlu untuk Belanja Pemerintah

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sri Mulyani menyatakan utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu untuk menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah.

• Sri Mulyani Jawab Anggapan Pemerintah Lebih Dahulukan Ekonomi Dibanding Kesehatan

• Tak Disangka Begini Reaksi Menkeu Sri Mulyani Soal Iuran BPJS Naik Lagi

• Duduk Perkara Sri Mulyani vs BPK, Bermula dari Anies Baswedan Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil

Dia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia.

Sri Mulyani melanjutkan tak ada satu pun negara di dunia yang tak memiliki utang.

Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tak terkecuali di negara-negara Islam.

"Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam.

Semua negara Islam di dunia semua berutang.

Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," tegas Sri Mulyani dalam live Instagram, seperti dikutip Ahad (19/7/2020).

"Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget.

Dan mereka dapat utang bahkan diberikan hibah," ucap Sri Mulyani.

Dia menambahkan sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas.

• Sri Mulyani Umumkan Penundaan Gaji ke-13, Bagaimana Nasib THR bagi PNS, TNI dan Polri?

• Gaji 13 PNS dan THR Terancam Ditiadakan? Berikut Penjelasan Menteri Sri Mulyani

• Sri Mulyani Pastikan Pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN, Polri, TNI Golongan 1 Sampai 3

"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang.

Menurut saya tidak bagus juga.

Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," kata Sri Mulyani.

Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, lalu utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu.

Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah," tutur Sri Mulyani.

Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.

"Itu pilihan kebijakan.

Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur.

Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," sebut Sri Mulyani.

• Pemerintah Tambah Utang di Tengah Pandemi Covid-19, Sri Mulyani: Negara Tetap Butuh Penerimaan

• Mengenal Sosok Hj Sri Mulyani, Bupati Klaten yang Trending di Twitter Gegara Hand Sanitizer

• Dampak Corona Virus, Sri Mulyani: Angka Pengangguran Baru Naik 5,2 Juta Orang

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Untuk itu pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.

Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja dan Myanmar.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar US dolar atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).

Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar US dolar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar US dolar.

• Bayar Utang ke Tetangga, SUAMI PAKSA ISTRI Berhubungan Badan dengan Tetangga Berkali-kali dan Hamil

• Wanita 22 Tahun Digilir Pria Demi Tebus Utang Suami, Sering Berkorban Tapi Suami Tak pernah Sadar

• Suami di Sumbar Paksa Istri Bersetubuh dengan Tetangga Buat Bayar Utang, Ikut Bukakan Baju Korban

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani Jawab Kritik: Semua Negara Islam Berutang