Orang Kuat Diduga Lindungi Djoko Tjandra, JAKSA AGUNG TAK GENTAR, Jenderal Temani Buron Naik Pesawat

"Untuk mengusut tuntas kasus ini Polri jangan dibiarkan bekerja sendiri.

Sebab promoternya akan sangat  diragukan dan tidak mungkin "jeruk makan jeruk," terangnya.

Lebih lanjut, Neta menambahkan pihaknya meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki kasus tersebut.

Sebaliknya, eks Gubernur DKI Jakarta itu bisa menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Djoko Tjandra ini.

"IPW meyakini bahwa jenderal Polri yang terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi Djoko Tjandra itu memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan oknum lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol dan memberi keistimewaan lain pada buronan kakap itu," jelasnya.

"Kasus ini harus segera dituntaskan karena di luar negeri saat ini masih ada 38 buronan lain, seperti Djoko Tjandra.

Jangan sampai ke-38 buronan ini kembali berkolusi dengan para jenderal polisi untuk mendapatkan keistimewaan dan karpet merah," tandasnya.

Komisi III Geram

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam proses pelarian buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dari Indonesia.

Karena itu, Sahroni meminta aparat penegak hukum untuk tetap fokus mencari keberadaan dan memulangkan Djoko Tjandra untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Tetap fokus di sosoknya Djoko Tjandra, cari sampai ketangkap," ujar Sahroni kepada wartawan, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Sahroni menyebut proses hukum dan pencarian Djoko Tjandra perlu diawasi semua pihak agar tidak melenceng dari ketentuan yang ada.

• Fakta Terbaru Djoko Tjandra, Kabareksirm Sebut Brigjen Prasetijo Utomo Bisa Dijerat Pasal Berlapis

• Undang 5 Lembaga Negara Bahas Djoko Tjandra, Mahfud MD Sebut Ada yang Kaget Beneran dan Pura-pura

• MAKI Ungkap Fakta Baru, Brigjen Prasetijo Disebut Pernah Kawal Djoko Tjandra Naik Jet Pribadi

Apalagi yang bersangkutan dikabarkan berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Misalnya Djoko Tjandra sudah mengajukan peninjauan kembali, ya PK-nya disidangkan yang benar, kita awasi semuanya," kata Sahroni.

"Kita awasi semua, baik dari masyarakat, DPR dan lain-lainnya, ayo kita awasi prosesnya.