BATAM TERKINI
Ketua KPK Puji Kepri, Berhasil Masuk Lima Provinsi Sukses Cegah Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memuji lima provinsi di Indonesia yang dianggap berhasil menjalankan Stranas PK)
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memuji lima provinsi di Indonesia yang dianggap berhasil menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Lima provinsi tersebut adalah Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Firli di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (26/8/2020).
Menurut Firli, kesuksesan lima provinsi itu tak lepas dari andil kementerian terkait yang memberi pendampingan Stranas PK kepada pemerintah daerah.
"Kami laporkan kepada Bapak Presiden kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi, ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," ujar Firli.
Bali mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 75 persen. Kemudian Jawa Barat 71,88 persen; disusul Kepulauan Riau 71,88 persen.
Selanjutnya DKI Jakarta 66,67 persen; dan terakhir NTT 62,50 persen.
• Dokter & Bidan Puskesmas Tiban Baru Kena Corona, Sumber Virus Dilacak Lewat Tracing 64 Warga
Firli juga menjelaskan, ada lima kementerian serta lembaga yang mendapatkan nilai terbaik dalam program Stranas Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian PUPR, dan Kemenko Polhukam.
"BPJS Kesehatan dengan angka 93,74. Kedua BIG 83,95. Ketiga, Kementerian Desa PDTT 77,79. Keempat, Kementerian PUPR 73,44. Terakhir, Kemenkopolhukam 70,85," papar Firli.
Momentum Pencegahan
Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan pencegahan korupsi secara besar-besaran.
Krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini merupakan momentum melakukan pembenahan secara menyeluruh.
"Upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran. Untuk mencegah terjadinya korupsi dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu," kata Presiden.
Bukan hanya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, efisien, namun juga tata kelola yang akuntabel dan bebas dari korupsi.
Ia menyadari, membangun tata kelola pemerintah yang cepat namun akuntabel bukanlah perkara mudah. Namun, bukan berati tidak bisa dilakukan.
