Ketua KPK Puji Kepri, Berhasil Masuk Lima Provinsi Sukses Cegah Korupsi

“Kita harus bangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien. Di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi," kata Presiden.

"Ini tidak mudah, memang tidak mudah, tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus rumuskan dan lakukan langkah-langkah konkrit, konsisten dari waktu ke waktu."

Dalam kesempatan itu, presiden memaparkan tiga agenda besar dalam upaya pencegahan korupsi. Diantaranya, sinkronisasi regulasi, reformasi birokrasi, serta gerakan budaya anti-korupsi.

"Gerakan budaya antikorupsi terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Apa itu gratifikasi. Masyarakat harus menjadi bagian dalam mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan lagi, rasa takut atas tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hukuman semata, tetapi pada hukum Tuhan.

"Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, kepada tetangga dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada neraka," ucap Jokowi.

Menangis saat Tangkap Pejabat

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut bahwa penangkapan pejabat atau penyelenggara negara karena kasus korupsi bukanlah suatu prestasi yang menggembirakan.

Bahkan, kata Ghufron, KPK menangis dan bersedih saat menangkap pejabat yang melakukan korupsi.

”KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron saat konferensi pers Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Rabu (26/8).

Ghufron mengatakan, KPK bersedih lantaran para pejabat dan penyelenggara negara yang ditangkap merupakan pemimpin bangsa. Suka atau tidak, mereka yang ditangkap merupakan bagian dari wajah Indonesia di mata dunia internasional.

Semakin banyak pejabat yang ditangkap KPK, maka sama saja hal itu mencoreng wajah dan reputasi bangsa Indonesia.

"Ketika kian banyak yang ditangkap sesungguhnya wajah dan reputasi bangsa Indonesia menjadi runtuh. Itu yang kami tidak diinginkan," katanya.

Ghufron menyebut korupsi layaknya penyakit pandemi.

"Korupsi itu bukan penyakit perorangan tetapi penyakit sistemik. Apa maknanya? Kalau di sini terjadi, di tempat lain terjadi, kemudian di tempat lain juga terjadi. Berarti penyakitnya itu penyakit pandemi," kata Ghufron.