Putra dan Menantu Presiden Jokowi Maju Pilkada, Mahfud MD Sebut Nepotisme Tak Selalu Bisa Dilarang!
Isu Dinasti politik yang dilakukan Presiden Jokowi mencuat, seiring anak dan menantunya maju di Pilkada dan sama-sama diusung PDIP
Putra dan Menantu Presiden Jokowi Maju Pilkada, Mahfud MD Sebut Nepotisme Tak Selalu Bisa Dilarang!
TRIBUNBATAM.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun ini akan berlangsung pada Desember mendatang.
Saat ini, di sejumlah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja disibukkan dengan aktivitas pendaftaran para calon kepala daerah.
• Putusan MK soal Dinasti Politik Berpotensi Dibajak Politisi Lokal
Pilkada tahun ini publik juga mencatat, adanya beberapa nama yang terkait dengan pimpinan daerah yang sedang menjabat bahkan pejabat negara.
Di Batam, Kepri misalnya, Marlin Agustina yang merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi, maju sebagai calon wakil gubernur Kepri mendampingi Ansar Ahmad.
• Inilah Tiga Dinasti Politik di Indonesia, Ini Modus Melanggengkan Kekuasaannya! Siapakah Juaranya?

Sementara secara nasional, nama paling populer adalah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Sejak nama Gibran Rakabuming Raka diusung PDIP dalam Pilkada Solo 2020.
Pengusungan nama Gibran menulai pro dan kontra.
• Anak & Menantu Jokowi Resmi Daftar ke KPU, Ini Janji Politik Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution
Pasalnya, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Jokowi berniat untuk membangun dinasti politik.
Terlebih, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah Desember mendatang.
• PDIP Bergejolak, Kader Senior Tolak Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Pilih Akhyar Nasution
Bobby diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra di Pilkada Medan untuk memperebutkan kursi wali kota.
Praktik politik nepotisme lantas disoroti oleh berbagai elite dan pihak-pihak tertentu.
Sikap Jokowi membiarkan anak dan menantunya maju di Pilkada dianggap menyalahi aturan.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, hal semacam itu tidak bisa dihindari.