India Catat 92.071 Infeksi Harian Covid-19, Total Kasus Tembus Angka 4,85 Juta

Pemerintah belum mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Kamis larangan penggunaan aplikasi TikTok.

Bahkan ketika ByteDance sedang menegosiasikan dengan Microsoft Corp kemungkinan akuisisi untuk aplikasi berbagi video tersebut.

Sebelumnya, para pejabat keamanan AS telah mengungkapkan kekhawatiran kalau aplikasi milik perusahaan China ByteDance tersebut bisa digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika.

Aplikasi populer itu memiliki hingga 80 juta pengguna aktif dalam sebulan di Amerika, dan larangan ini bisa menjadi pukulan telak bagi ByteDance.

"Sejauh menyangkut TikTok, kami akan melarang mereka dari Amerika Serikat," kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

Tidak jelas apakah Trump memiliki kekuasaan untuk melarang TikTok, bagaimana larangan itu akan ditegakkan, dan tantangan hukum apa yang akan dihadapi.

Microsoft berkali-kali dilaporkan bernegosiasi untuk membeli aplikasi tersebut dari ByteDance, tapi Trump tampak menimbulkan keraguan kalau kesepakatan seperti itu akan diizinkan untuk tercapai.

Jika memang digolkan, berbagai laporan mengatakan kesepakatan itu akan meliputi ByteDance menggugurkan operasi TikTok di AS.

Juru bicara TikTok menolak untuk berkomentar tentang langkah tersebut namun mengatakan perusahaan "yakin dengan kesuksesan jangka panjang TikTok" di AS.

Pelarangan TikTok ini muncul pada saat meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan pemerintah China atas sejumlah masalah, termasuk sengketa dagang dan cara Beiing menangani wabah virus Corona.

Mengapa AS khawatir dengan TikTok?

Para pejabat dan politikus di AS khawatir data yang dikumpulkan oleh ByteDance lewat TikTok berakhir di tangan pemerintah China.

TikTok mengoperasikan versi serupa tapi terpisah dari aplikasi itu di China, yang bernama Douyin.

Mereka mengatakan semua data pengguna AS disimpan di AS, dengan cadangan di Singapura.

Pekan ini, TikTok berkata kepada para pengguna dan regulator bahwa mereka akan memberlakukan transparansi tingkat tinggi, termasuk mengizinkan pemeriksaan algoritmenya.

"Kami tidak politis, kami tidak menerima iklan politik dan tidak punya agenda — satu-satunya tujuan kami ialah terus menjadi platform yang hidup dan dinamis, untuk dinikmati semua orang," kata CEO TikTok, Kevin Mayer, dalam sebuah kiriman pekan ini.

"TikTok telah menjadi target terbaru, tapi kami bukan musuh."

Bagaimana dengan Indonesia?

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Grata Endah Werdaningtyas mengatakan pemerintah Indonesia tentu juga mengikuti secara seksama berbagai kebijakan sejumlah negara, terkait penutupan aplikasi tik tok dengan alasan keamanan.

Namun, Grata mengatakan Indonesia tidak akan serta merta melakukan tindakan serupa seperti negara lain.

“Sebagai pemerintah kami akan terus mendorong agar penyelenggara sistem elektronik dan aplikasi sosial media yang beroperasi di Indonesia terus menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan di tanah air,” kata Grata dalam konferensi pers daring dengan media, Jumat (7/8/2020).

Pejabat Kemlu itu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melakukan pengawasan dan meminta komitmen penyelenggaraan aplikasi sosial media.

Terutama dalam hal keamanan konten dan penggunaan data di Indonesia.

Aplikasi Tiktok masih diperbolehkan di Indonesia selama tidak ada pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang informasi teknologi.

“Selama tidak terbukti adanya pelanggaran hukum dan undang-undang di Indonesia, aplikasi sosial media tiktok akan tetap beroperasi di Indonesia,” katanya.

Sumber: Channel News Asia.

• RM BTS Ulang Tahun ke-26, ARMY Galang Dana Untuk Anak Sekolah Kurang Mampu di India

• India Terus Mencatat Kenaikan Kasus Harian Covid-19, Tingkat Kematian Tetap Rendah

• Artis Ternama India Ungkap Pengalamannya usai Minum Kencing Sapi Untuk Tangkal Covid-19