Breaking News:

KASUS KORUPSI DI BATAM

Korupsi di Batam, Ahli Hukum Pidana: Pemberi & Penerima Suap Harus Ditindak sesuai Hukum

Ahli hukum pidana dari USU, Mahmud Mulyadi bilang,dalam UU tipikor, pemberi dan penerima suap memiliki kesamaan kedudukan hukum

TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
TANGGAPAN AHLI-Ahli hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan DR Mahmud Mulyadi SH, MH memberikan tanggapannya terkait penanganan kasus korupsi. Foto: Mahmud Mulyadi saat memberikan kesaksian ahli di sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Batam beberapa waktu lalu. 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Publik masih dibuat bertanya-tanya soal sikap Kejaksaan Negeri Batam yang belum menetapkan pemberi suap terhadap Kabag Hukum Pemko Batam Sutjahjo Hari Murti sebagai tersangka.

Bagaimana aturan sebenarnya?

Ahli hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, DR Mahmud Mulyadi SH, MH mengatakan, memang sejatinya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pemberi dan penerima suap atau gratifikasi memiliki kesamaan kedudukan hukum.

"Yakni melakukan tindak pindana. Ini diatur pada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk pemberi. Lalu, pasal 12 huruf a dan b untuk penyelenggara negara sebagai penerima.

Tapi kita belum tahu, pasal apa yang digunakan jaksa sehingga belum menggunakan pasal 5 bagi pemberi dan seharusnya, karena bersama-sama pasal 55 KUHP juga berlaku untuk pemberi dan penerima," kata Mahmud kepada Tribun Batam saat dimintai tanggapannya, Rabu (16/9/2020).

Masih Jadi Misteri, Siapa Pengusaha Pemberi Suap Kabag Hukum Pemko Batam?

Mahmud mengatakan, memang menjadi otoritas penuh penyidik kejaksaan menilai dan menetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Sama halnya, dalam kepolisian berhak menentukan tersangka atau tidak dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang sesuai dengan penilaian penyidik dan berdasarkan hukum yang dilanggar.

"Nah cara satu-satunya, terbuka luas misalkan masyarakat atau lembaga hukum dari masyarakat melakukan praperadilan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Masyarakat berhak mengawal dan ini sudah diatur sesuai KUHAP soal praperadilan.

Dan menjadi acuan, LSM Maki (Masyarakat Anti Korupsi) bebera kali melakukan praperadilan dan diterima juga oleh pengadilan, artinya masyarakat bisa melakukan itu," kata dia.

Tetapi di dalam penerapan hukum pidana maupun tindak pidana korupsi, lazimnya penyidik melakukan penelaah kasus. Termasuk, pemeriksaan saksi dari sebuah kasus. Menjadi preseden buruk jika penegak hukum terkesan menutup-nutupi kasus.

Halaman
1234
Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved