Breaking News:

UPAH UMSK Dihapus, Digaji Sesuai UMP, Ini Daftar Pasal RUU Cipta Kerja yang Merugikan Buruh

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral.

Editor: Danang Setiawan
TRIBUNBATAM.id/REBEKHA ASHARI DIANA
RUU CIPTA KERJA - Sejumlah aliansi Buruh menolak penetapan RUU Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan kaum buruh, salah satunya dihilangkannya skema gaji UMSK dengan skema gaji sesuai UMP. 

Editor Danang Setiawan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu pengesahan di Paripurna DPR.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, mengungkapkan terdapat pasal yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja.

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral.

Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK).

Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi ( UMP).

Yaitu pasal 88C, yang mengatur skema upah minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi ( UMP).

Kahar menilai bunyi pasal itu berarti menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Rencana Mogok Kerja Buruh Tolak RUU Cipta Kerja, Apindo Batam: Ekonomi Batam Sedang Goyang

BESOK 6 Oktober Aliansi Buruh di Batam Gelar Aksi Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

Artinya, buruh yang saat ini upahnya mengacu upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirugikan.

"Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK," kata Kahar dikutip dari Kontan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved