MUSUH BURUH! Wakil Rakyat Sahkan UU Cipta Kerja, Daftar Poin Terpenting dari Undang-undang Ini

MUSUH BURUH! Wakil Rakyat Sahkan UU Cipta Kerja, Daftar Poin Terpenting dari Undang-undang Ini

TRIBUNBATAM.ID - Wakil rakyat di Senayan dan pemerintah menyepakati RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, di tengah kontroversi yang terjadi terhadap sejumlah pasal di dalamnya.

Hanya Fraksi PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

• Batalkah Mogok Nasional dan Demo Akbar Buruh? Jokowi Panggil Pimpinan Serikat Pekerja ke Istana

• Daftar Pasal Paling Dimusuhi Buruh di UU Cipta Kerja, Picu Amarah Buruh Seluruh Indonesia

Adapun mayoritas fraksi di DPR sepakat Omnibus Law pada rapat paripurna yang berlangsung di kompleks DPR RI, Senayan pada Senin (5/10/2020) petang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, Omnibus Law merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah.

"Sebelum pandemi Covid-19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/10/2020).

• SIAP-SIAP, Sejumlah Serikat Buruh di Batam Bakal Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

• Dalam RUU Cipta Kerja, Uang Pesangon PHK Turun jadi 25 Kali dari Upah

Airlangga menjelaskan, UU ini juga untuk masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi.

Menurut Airlangga, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap ekonomi, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru.

• Inilah Fraksi yang Setuju dan Menolak RUU Cipta Kerja, Upah dan Pesangon Pasal Kontroversial

Perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk up-skilling maupun re-skilling, serta akses informasi pasar tenaga kerja.

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas tertentu sambil mencari pekerjaan baru," pungkasnya.

Poin penting dalam UU yang baru diketok

Ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja.

Beberapa di antaranya terkait pesangon, upah minimum dan jaminan kehilangan pekerjaan.

1. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT)

Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.