Demokrat dan PKS Tolak UU Cipta Kerja, Pengamat Sebut Harusnya Sikap Itu sejak Perencanaan RUU
"Mestinya Demokrat dan PKS melakukan penolakan sejak proses penyusunan," terang Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Cipta Kerja.
Hanya ada 2 partai politik yang menolak pengesahan ini yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS.
Produk hukum DPR ini pun memicu penolakan dimana-mana yang berujung ricuh antara pendemo dan polisi.
Baca juga: Prabowo Subianto Dukung UU Cipta Kerja, Sebut Banyak Pasal yang Terlalu Liberal Sebelumnya
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sebut UU Cipta Kerja Menjawab Angka Pengangguran di Indonesia
Buntut penolakan Demokrat dan PKS terhadap UU Cipta Kerja, beragam dukungan diberikan publik.
Namun tak sedikit pula yang apatis, sebab dua partai ini baru menunjukkan sikap penolakan saat pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Mestinya Demokrat dan PKS melakukan penolakan sejak proses penyusunan," terang Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, Selasa (13/10/2020).
Baca juga: Susilo Bambang Yudhoyono Sebut Kandungan UU Cipta Kerja Masih Banyak Masalah: Kita Tahu Diri
Ia menyebut sikap Demokrat dan dan PKS memang diperbolehkan.
Bahkan, sikap Demokrat yang walk out dari Rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020) itu sah-sah saja.
Sebab, UU Cipta Kerja menjadi produk partai melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Itu sah-sah saja dalam politik, Undang-undang itu produk politik," ujarnya dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Selasa (13/10/2020).
"Dia adalah produk kepentingan dari partai-partai di dalamnya."
Baca juga: Nikita Mirzani Berulah, Nekat Lakukan Ini ke Polisi yang Sedang Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja
Baca juga: Polisi Bongkar Dosa Syahganda Cs terkait Demo Tolak UU Cipta Kerja, Pantas di Lapangan Anarki
"Tentu partai punya ideologi, kepentingan yang berbeda," jelas Agus.
"Demokrat dan PKS tentunya tak sepakat RUU ini disahkan."
"Tapi apabila Demokrat dan PKS ini konsisten, tentunya tidak melakukan penolakan dalam proses pembahasan yang sifatnya politis."
"Mestinya Demokrat dan PKS melakukan penolakan sejak proses penyusunan," terang dia.
