Buruh Batam Bakal Gelar Demo Lanjutan 9 dan 10 November, Ini 3 Lokasi yang Bakal Didatangi

Berdasarkan pertimbangan itu, FSPMI meminta Gubernur Kepri untuk mengabaikan SE Menaker tentang tidak naiknya UMP 2021 tersebut, serta tetap menaikan upah minimum kabupaten/kota di Kepri tahun 2021.

"Kita akan sampaikan nanti ke Gubernur," ujar Mangara singkat, setelah menerima pernyataan sikap tertulis dari para buruh yang ditandatangani oleh Ketua DPW FSMPI Kepri, Nefrizal.

Minta UMK Batam 2021 Naik

Gubernur Kepri telah mengeluarkan surat keputusan (SK) bernomor 1300 tahun 2020 tentang keputusan ketiadaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 

Di dalam SK tersebut, ditetapkan UMP Kepri pada tahun 2021 berada di angka Rp. 3.005.460. Tiadanya kenaikan UMP Kepri di Tahun 2021 ini memicu penolakan dari kaum buruh di Batam.

Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bahkan telah menggelar demonstrasi menolak SK Gubernur Kepri tersebut di depan Gedung Graha Kepri, pada Senin (2/11/2020).

Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto, menyatakan, menolak dengan tegas apabila UMP 2021 tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, keputusan UMP ini dapat berpengaruh pada pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Kalau UMK juga tetap, kemudian Omnibus Law diberlakukan, maka para pengusaha berpeluang menggaji pekerja baru dengan menggunakan angka UMP 2021 ini," jelas Suprapto.

Pihaknya menyatakan akan mengawal pembahasan terkait UMK di Kantor Dinas Tenaga Kerja Batam yang rencananya akan digelar esok hari. Terkhusus, FSPMI menuntut agar UMK dapat dinaikan hingga 8,5%.

Angka ini mempertimbangkan presentase kenaikan UMK pada tiga tahun belakangan, sejak 2017, di mana UMK mengalami kenaikan mencapai 8-11%.

"Kita ambil rata-ratanya saja, yang terendah yaitu 8,5%. Setidaknya UMK dapat mengalami kenaikan," ujar Suprapto.

Menurut Suprapto, kenaikan UMK ini dapat berkontribusi mendorong daya beli masyarakat, mengingat tingkat kebutuhan hidup pun semakin meningkat. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)