Terkait Surat Edaran Menaker, Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga
Anton menekankan bahwa upah minimum tersebut tidak diperuntukkan bagi pekerja yang sudah berkeluarga.
lihat foto
Adanya surat edaran dari Menaker dapat dipastikan tidak ada kenaikan upah minimum 2021 bagi para buruh dan pekerja.
Menanggapi surat edaran Menaker tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak dapat menutupi kekecewaannya.
Baca juga: Jokowi Beri Menaker Ida Fauziyah Tugas Berat, Segera Rumuskan PP UU Cipta Kerja
Baca juga: Daftar Upah Minimum Negara-negara di ASEAN, Indonesia Urutan ke Berapa? Cek di Sini
Dilansir dari Tribunnews, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut pemerintah memandang kepentingan pengusaha dan abai hak buruh dan pekerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said melalui keterangannya, Selasa (27/10/2020).
Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021.
Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah, tapi buruh juga jauh lebih susah.
"Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?," pungkasnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga
