Negara Tak Boleh Kalah, PP Muhammadiyah 'Pedagang Pasar Dikejar-kejar Elite Dibiarkan Melanggar'
Beberapa pihak menuding adanya perlakuan berbeda antara pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) tersebut dengan masyarakat umum
lihat foto
Negara Tak Boleh Kalah, PP Muhammadiyah 'Pedagang Pasar Dikejar-kejar, Elite Dibiarkan Melanggal'
TRIBUNBATAM.ID - Keramaian massa yang dipicu acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab jadi sorotan sejumlah pihak.
Beberapa pihak pun menuding adanya perlakuan berbeda antara pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) tersebut dengan masyarakat umum.
Baca juga: Tegas ! Kapolri Idham Azis Copot Kapolda Metro Jaya & Kapolda Jabar Diduga Imbas Acara Rizieq Shihab
Baca juga: Sosok Habib Rizieq Shihab Dimata Ustaz Abdul Somad, Sebut Berbeda dari yang Lain
Pemerintah pun diminta tak pandang bulu dan menegakkan protokol kesehatan selama pandemi secara merata.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ( PP ) Muhammadiyah Abdul Muti yang dimintai komentarnya mengatakan, pemerintah harus konsisten menegakkan aturan protokol kesehatan.
Baca juga: Menteri Hingga Lurah Komentari Isolasi Mandiri dan Protokol Kesehatan Habib Rizieq Shihab
"Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan aturan dan protokol Covid-19.
Negara tidak boleh kalah," kata Muti saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
Muti menilai pemerintah tidak boleh pandang bulu dalam penerapan protokol kesehatan.
Aturan penerapan protokol kesehatan harus diterapkan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.
Baca juga: VIDEO - Habib Rizieq Shihab Hari Ini Akan Nikahkan Putrinya, Begini Suasana Petamburan
Baca juga: Ada Apa? Anies Baswedan Batal Jadi Saksi Nikah Putri Rizieq Shihab
"Pedagang pasar dikejar-kejar, bahkan tidak boleh berjualan karena dianggap tidak mematuhi protokol Covid-19.
Mereka kehilangan mata pencarian karena Covid-19," ujarnya.
"Tetapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elite agama dibiarkan melanggar hanya karena 'orang besar'.
Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," ucap Muti.
Baca juga: Habib Rizieq Shihab Didenda Rp 50 Juta, FPI Penanggung Jawab Acarara Langsung Membayarnya
Karena itu, Muti menyarankan agar pelaksanaan kampanye Pilkada dievaluasi demi menghindari klaster penularan Covid-19.
Ia juga menyarankan agar kegiatan keagamaan yang bukan ibadah wajib dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa dikurangi.
