BATAM TERKINI
Usulkan UMK Batam 2021 Naik 0,5 Persen, Pjs Wali Kota Batam: Semua Sudah Setuju, Ini Jalan Tengah
pjs Wali kota Batam mengakui, usulan kenaikan UMK Batam 2021 0,5% dari UMK tahun ini untuk mengunci agar besaran upah tak turun mengikuti UMP.
lihat foto
Usulan angka sebesar 0,5 persen dari besaran UMK 2020 ini mempertimbangkan banyak hal.
Mulai kondisi perekonomian, investasi dan kondisi buruh. Demikian hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti di Kantor Wali Kota Batam usai rapat bersama FKPD, Selasa (17/11/2020).
Pihaknya mengambil kenaikan angka UMK sebagai solusi atas aturan yang berbeda.
Baca juga: Kadisnaker Kepri Irit Bicara Ditanya Pembahasan UMK 2021, Saya Lebih Bagus Diam Saja
Baca juga: TUNTUT Kenaikan UMK Batam 2021, Buruh Bakal Gelar Demo di Depan Kantor Walikota Selama 5 Hari
"Sudah tiga kali dibahas sebelum direkomendasikan. Rapat kita gelar pada tanggal 5,9 dan 10 November 2020," ujar Rudi.
Angka itu diakui dikeluarkan dengan pertimbangan kondisi buruh dan pengusaha, akibat pandemi Covid-19. Kemudian, pertimbangan ada dua aturan yang berbeda.
"Kalau ikut Perpres, pengusaha keberatan karena kondisi saat ini (pandemi). Kalau Permen, tidak ada kenaikan. Jadi kita angka solutif," ujarnya
Terkait permintaan buruh agar Gubernur Kepri mengembalikan surat rekomendasi Wali Kota, menurut Rudi, kemungkinan kecil.
Alasannya, usulan angka yang disampaikan Batam, hanya satu angka.
"Dulu tidak satu angka diusulkan. Jadi dikembalikan," katanya.
Desakan Serikat Buruh
Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mangara Simarmata mengembalikan surat rekomendasi kenaikan UMK 0,5 persen yang diberikan Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum.
Pasalnya Syamsul mengeluarkan angka itu bukan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota. Syamsul dinilai tidak menerapkan aturan UU yang berlaku untuk menentukan UMK yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Permen Nomor 15 Tahun 2020.
"Kami minta Gubernur untuk mengembalikan rekomendasi itu dulu supaya diperbaiki," ujar Suprapto.
Sebagaimana diketahui, pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 kembali dilangsungkan di Kantor Graha Kepri, Jalan Engku Putri Nomor 8, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau secara tertutup di Lantai 6.
"Iya ini lagi pembahasan," ujar Ketua SPSI Kepri sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja Kepri Syaiful Badri Sofyan, S.H, Selasa (17/11/2020).
Selain itu, dalam pertemuan hari ini, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan penolakan tegas SK Gubernur Kepri Nomor 1300 Tahun 2020 tentang upah minimum provinsi (UMP) yang tidak mengalami kenaikan.
