Breaking News:

Yusril Ihza Mahendra Luruskan yang Bisa Copot Kepala Daerah, Presiden Tak Berhak Apalagi Mendagri

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meluruskan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal kewenangan mencopot kepala daerah

Editor: Irfan Azmi Silalahi
tribunnews/danypermana
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pencopotan seorang kepala daerah, yang tidak bisa serta merta dilakukan Presiden apalagi Mendagri 

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya.

Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur.

Baca juga: Tanpa Pandang Bulu, Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah Abai Jalankan Protokol Kesehatan

Ia pun mengatakan Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya.

Semua proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penegakan Protokol Kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD.

Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment).

Jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak.

Baca juga: Soal Masa Kampanye Jelang Pilkada, Mendagri : Lebih Baik Bagi Masker Daripada Pasang Baliho

Untuk tegaknya keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk membela diri.

Untuk itu, lanjut Yusril, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun atau lebih.

"Yang jelas Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang membertentikan atau "mencopot" kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai konsekuensinya, pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD," papar Yusril.

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Istimewa)
Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved