Tak Disangka, Jokowi Justru Enggan Divaksin Duluan: Saya Ramai-ramai Saja Bareng Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya enggan untuk divaksin duluan. Dia memilih untuk mendapatkan suntikan vaksin bersamaan dengan rakyat.
Editor: Widi Wahyuning Tyas
TRIBUNBATAM.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya enggan untuk divaksin duluan.
Dia memilih untuk mendapatkan suntikan vaksin bersamaan dengan rakyat.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia memang sedianya akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan.
Namun, sebagai seorang Presiden, Jokowi tentu mendapatkan kursi prioritas utama untik bisa mendapatkan vaksin itu.
Tak disangka, dia justru enggan untuk menerima vaksin itu lebih dulu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersedia disuntikkan vaksin Covid-19 asalkan berbarengan dengan masyarakat yang menerima suntikan tersebut.
Baca juga: Uji Coba Vaksin Virus Corona Produksi Pfizer dan BioNTech Sudah Renggut 6 Nyawa

Baca juga: Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai Akhir 2020, Pemerintah Subsidi 32 Juta Vaksin
"Presiden kemarin bilang saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat," ujar Luhut dalam agenda virtual Shopee, Sabtu (12/12/2020).
Luhut meminta agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap presiden.
Menurut Luhut, Jokowi memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
"Jadi jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa," kata Luhut.
"Tapi presiden kan enggak mau, nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," sambung Luhut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19.
Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.
Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan Kepala Negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.