Warga Mengeluh Layanan PT Moya Indonesia, Ombudsman Kepri: Sistem Pengolahan Aduan Lemah

Termasuk banyaknya kendala sebagai operator karena proses transisi yang kurang berjalan lancar beberapa waktu lalu.

Namun, Ombudsman Perwakilan Kepri berharap agar perusahaan ini cepat mengevaluasi dan terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, menurut Lagat diakui pula oleh Direktur PT Moya Indonesia, Sutedi Raharjo.

Dalam pertemuan yang diikuti BP Batam yang diwakili oleh GM Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Hidup, Ibrahim Koto dan tenaga ahli BP Batam, mereka berkomitmen untuk membuat kanal pengaduan dan publikasi yang lebih intensif kepada publik.

Sebagaimana diketahui, PT Moya Indonesia menerima penugasan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari BP Batam melalui pola kerjasama operasional dan pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Dimana, kontrak ini sudah dimulai sejak pertengahan November 2020 lalu.

Atas kontrak itu, PT Moya Indonesia berhak atas sebagian hasil penjualan air kepada pelanggan (hak water cash) dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan air minum mulai dari produksi hingga distribusi dan penagihan.

"Kata dia, sosialisasi pihak perusahaan ke masyarakat Batam masih terbatas dan belum meluas.

PT Moya mengatakan akan memperbanyak kantor layanan," kata Lagat.

Warga Masih Keluhkan Tagihan Air Naik

Keluhan tagihan air naik masih saja terdengar dari warga Batam.

Warga Kecamatan Batuaji dan Sagulung mendatangi kantor SPAM BP Batam di komplek pertokoan Batu Pertama Blok C nomor 1 Batuaji.

Mereka mengeluhkan tagihan air yang dibayar pada Kamis (7/1) naik lebih dari 100 persen.

Warga merasa pemakaian air mereka tidak sebanyak seperti yang harus mereka bayarkan.

Parlindungan misalnya. Warga Perumahan Laguna Mas Barelang ini mengaku pemakaian airnya sama seperti bulan-bulan sebelumnya.

Lebih daru dua tahun ia tinggal di perumahan itu, baru kali ini ia harus membayar tagihan air yang membengkak hingg dua kali lipat lebih.