Konsen Soal Air di Kepri, Kherjuli Dirikan LSM ALIM, Ajak Masyarakat Bijak Konsumsi Air

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Air menjadi salah satu kebutuhan utama dan menjadi salah satu porsi yang penting bagi manusia.

Karena itu, air menjadi sebuah perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah.

Tak ayal lagi, banyak warga ikut prihatin dengan kebutuhan air yang makin hari kian berkurang di Batam bahkan Kepri saat ini.

Untuk menjaga air agar tetap memberikan pasokan yang banyak di Kepri, perlu kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Adalah Kherjuli, warga Kepri yang ikut peduli dengan persoalan air ini. Ia mendirikan sebuah aliansi bernama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air Lingkungan Hidup dan Manusia (ALIM).

Baca juga: Polemik Tagihan Air Naik di Batam, Ruko Kosong, Bayar Air Naik Empat Kali Lipat

Baca juga: Objek Wisata Air Terjun Neraja di Anambas Simpan Sejuta Kenangan bagi Pengunjungnya

Karena konsen dengan masalah air, banyak pula yang menggelarinya Presiden Air.

"Sejak tahun 2005 saya dan beberapa rekan sudah menjadi aktivis yang bergerak di sumber daya air dan lingkungan hidup.

Alhamdulillah sampai saat ini masih berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat terhadap air," ujar Kherjuli saat hadir menjadi nara sumber di program News Webilog TribunBatam.id, Sabtu (30/1/2021) siang.

Saat ditanya soal gelar Presiden yang disandangnya, ia mengatakan, sebenarnya Presiden Air itu merupakan sebuah gelar yang lebih cocok untuk air.

Karena air memiliki posisi yang strategis, paling penting, dan paling menentukan sumber kehidupan.

Namun entah mengapa, malah ia yang dianggap jadi Presiden Air.

"Kami mulai fokus mempedulikan air sejak 2004 seiring dengan Undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air," ujarnya.

Sejak terbentuknya UU ini, pada tahun 2005 Kherjuli bersama beberapa rekannya mendirikan LSM ALIM. Di tahun yang sama, mereka mulai memposisikan diri mengambil peran yang bisa dilakukan.

Itu dalam rangka memberikan keseimbangan antara hak rakyat atas air dan keseimbangan antara air dan bumi serta alam itu sendiri.

"Kami melihat ke depan terutama Tanjungpinang dan Bintan mengalami problem. Sumber daya air sudah tidak seimbang antara penghasilan air dengan kebutuhan," imbuhnya.

Karena itu ia menilai, perlu adanya upaya-upaya dalam sistem pemerintahan untuk mendorong agar hak rakyat atas air bisa terpenuhi oleh Negara.

"Keberadaan kami pada waktu itu, kami tidak sendirian. Kami juga dibantu media seperti Tribun Batam dan beberapa media yang lain yang ikut menyuarakan hak rakyat atas air bersih ini," lanjutnya.

Ketika berbicara soal air minum, lanjutnya, maka satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan yakni ketersediaan air baku. Saat ini penyediaan air bersih di Kepri masih sangat minim, padahal potensi yang dimiliki Kepri sangat besar sekali.

Ia menilai, pemerintah lambat menanggulanginya. Dalam beberapa kali aksi seperti setiap 2 Maret--peringatan hari air, ALIM meminta hak masyarakat terkait air bisa dipenuhi pemerintah.

"Alhamdulillah secara tidak langsung sudah ada progres seperti ada penambahan beberapa waduk di Batam dan juga di Bintan yang pernah mengalami kerusakan. Sudah mulai dilakukan perbaikan kembali oleh pemerintah," sambungnya.

Meski demikian, menurutnya respon dari pemerintah lambat.

Ia melanjutkan, rasio sampai hari ini, antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan air baku, letak air masih di bawah. Seharusnya letak ketersediaan air bersih harus lebih banyak di atas pertumbuhan penduduk.

"Aksi nyata hingga saat ini berupa fisik sudah dilakukan pembuatan lobang biopori di beberapa titik. Tidak hanya di sekolah namun di beberapa pemukiman penduduk juga kami lakukan itu," katanya.

Selain itu, ALIM juga tak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu bijak mengonsumsi air.

Dengan aksi sosial ini, LSM ALIM bermimpi muncul kearifan lokal untuk menyentuh pola pikir dan perilaku di kalangan milenial melalui program yang disebut dengan Kenduri Air.

Yakni dengan membagikan ribuan botol air kepada masyarakat dan sekolah.

Ia berharap kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang terbaru tentang sumber daya air, air tidak boleh dikelola lagi oleh swasta, tapi harus dikelola oleh Negara dalam hal ini pemerintah.

Untuk itu pengelolaan air oleh pemerintah harus dilakukan secara optimal tidak boleh ada privasisasi. Namun pemerintah sudah harus lebih giat dengan berbagai sumber air yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk masyarakat, meski ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah ada juga tanggung jawab masyarakat sebagai makhluk hidup dan juga insan yang tidak mengenal latar belakang.

"Jika kita bijak menggunakan air maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kenikmatan bagi setiap tetes air untuk masyarakat. Jika kita kurang bijak dan peduli, maka sumber daya air tersebut menjadi rusak dan kita tidak bisa menggunakannya secara baik," tutupnya.

(TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google