PILKADA DKI 2022
Anies Baswedan Dapat Saingan Berat, Tri Rismaharini Berpeluang Tarung di Pilkada DKI 2022
Mensos Tri Rismaharini berpeluang jadi penantang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2020, simak hasil survei terbaru kedua sosok ini
lihat foto
Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) mencatat adanya lonjakan elektabilitas Tri Rismaharini di bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Dalam survei terbaru yang digelar awal Februari ini, Menteri Sosial Risma dipilih oleh 23,5 persen responden.
Angka itu didapat melalui survei semi terbuka dimana responden diberi 16 nama calon gubernur.
Angka itu meningkat signifikan ketimbang survei pada Juli 2020 lalu dimana Risma hanya dipilih oleh 4,2 persen responden.
Di sisi lain, survei Median mencatat elektabilitas Anies sebagai calon petahana cendrung stagnan.
Pada Juli lalu, dengan survei metode semi terbuka, Anies dipilih oleh 40 persen responden. Pada survei kali ini elektabilitasnya hanya naik sedikit ke angka 42,5 persen.
Sementara dalam skenario head to head Anies vs Risma, Anies Baswedan sebagai petahana masih unggul dengan dipilih oleh 45 persen responden.
Namun, elektabilitas Risma tak terpaut cukup jauh. Mantan Wali Kota Surabaya itu dipilih oleh 36 persen responden. Artinya elektabilitas Anies dan Risma hanya selisih 9 persen.
"Meski Anies masih unggul, tapi ini mengancam elektabilitas Anies. Karena selisihnya hanya di bawah 10 persen, ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin kemarin.
Reaksi PKS
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin menanggapi hasil survei dengan mendorong pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 2022.
Dia menilai, jika Pilkada digelar 2024, pemerintahan di Jakarta yang dipimpin seorang pejabat pelaksana tugas selama dua tahun akan mengganggu pembangunan Jakarta.
"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD dan APBD)," ujar Khoirudin dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).
Padahal, kata Khoirudin, Jakarta masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar karena pandemi Covid-19.
Begitu juga dengan persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan dengan cepat dan membutuhkan kebijakan yang jelas.
