Presiden Jokowi Ancam Copot Danrem Hingga Kapolda yang Tidak Bisa Tangani Masalah Karhutla

Tidak main-main, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot Kapolda, Dandrem, Dandim hingga Kapolres yang tidak becus menangani permasalahan Karhutla di

Editor: Eko Setiawan
Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

"Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April."

"La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini," ungkapnya.

"Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau."

"Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” kata Jokowi.

Ia telah menerima laporan, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi sejak akhir Januari 2021.

Di Provinsi Riau sudah terjadi 29 kejadian, dan di Kalimantan Barat terdapat 52 kejadian.

Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Jokowi mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada agar Karhutla tidak meluas lagi.

Dia tak ingin pengalaman kebakaran hutan hebat yang terjadi 2015 lalu terulang.

“Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin delapan jam saya lewat darat."

"Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau, itu ada di Kalimantan Tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat."

"Seingat saya empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,” papar dia.

Terkait karhutla di Provinsi Riau, Jokowi mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

“Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya."

"Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,” ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved