Breaking News:

Nasib KPPAD Kepri di Tangan Gubernur Kepri, Erry Syahrial Minta Pimpinan Baru Responsif

Erry Syahrial berharap Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Kepri Marlin Agustina responsif dengan perlindungan anak

TRIBUNBATAM.id/Endra Kapura
Erry Syahrial, pria yang pernah menjabat Ketua KPPAD Kepri 

Sebab, keberadaan lembaga ini penting untuk melakukan tugas pengawasan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelumnya, Jumaga melakukan pertemuan bersama komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisioner KPPAD Provinsi Kepri dan komisioner KPPAD Kota Batam di Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (16/2/2021) pagi.

Menurut Jumaga, agar tidak ada kekosongan jabatan komisioner, karena belum ada seleksi komisioner KPPAD yang baru, maka ia setuju jabatan komisioner diperpanjang sambil tetap berproses seleksi sampai terpilih komisioner baru.

Dan Ketua DPRD Kepulauan Riau juga akan segera bertemu dengan PLH Gubernur Kepulauan Riau TS Arif Fadhilah untuk membicarakan hal tersebut.

"Sejak beberapa hari belakangan ini DPRD Kepulauan Riau sudah mencermati permasalahan yang dihadapi KPPAD Provinsi Kepri yang baru habis masa jabatan," ujar Jumaga

Jumaga kembali mengatakan, bahwa pada Oktober 2020, DPRD Kepulauan Riau sudah menyurati dinas untuk melakukan proses seleksi terhadap komisioner yang habis masa jabatan, termasuk KPPAD Kepulauan Riau.

Baca juga: KPPAD Kepri Terima 127 Pengaduan Selama 2020, Hubungan Terlarang Kasus Terbanyak Kedua

"Ada proses yang harus dilalui dan harus memberitahu DPRD Kepri terkait hal itu. Sampai sejauh ini, Dinas terkait belum menjawab surat DPRD Kepri, kok tiba-tiba jabatan komisioner tidak diperpanjang dan lembaganya ditiadakan. Ini tidak benar," ujar Jumaga tegas.

Dijelaskannya, KPPAD Provinsi Kepri lahir dari amanat Perda Nomor  7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disahkan DPRD Kepulauan Riau. Keberadaan KPPAD yang  berlandaskan Perda  tidak bisa begitu saja ditiadakan ketika habis masa jabatan komisionernya.

Jumaga Nadeak juga menanggapi Surat Edaran Dirjen No 460/7121/Bangda Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ke KPAI tetanggal 9 November 2018 lalu yang menjadi rujukan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  Provinsi Kepri untuk meniadakan KPPAD Kepri.

Menurutnya, surat tersebut tidak punya kekuatan hukum melemahkan posisi KPPAD/KPAD di daerah, selain hanya sekadar surat edaran, tapi hanya ditujukan ke KPAI.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad ilham
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved