Konflik Demokrat Memanas, Hinca Panjaitan Tuding Moeldoko Aktor Intelektual, Minta Keadian Negara

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin,

kita pastikan alasan ini tidak benar.

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal,

secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal.

Jadi memang harus dibubarkan.

Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Baca juga: Marzuki Alie hingga Jhoni Allen Dipecat Demokrat Tak Hormat, Terlilit Isu Kudeta Bersama Moeldoko

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan,

karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Hinca menambahkan lagi, Susilo Bambang Yudoyono dan Agus Harimurti Yudoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara.

Ia menegaskan, negara seharusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.

"Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara.

Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara.

Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," ujar Hinca Panjaitan.

Baca juga: Profesor Pembuat Alquran Terbesar Dipecat Tidak Hormat dari Partai Demokrat, Apa Masalahnya?