Jokowi Terseret Gegara Aksi Moeldoko di Demokrat! Evaluasi Kepala KSP, Dicap Rusak Sistem Kepartaian

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi aksi Moeldoko selaku anak buahnya

Tangkap Layar YouTube/Najwa Shihab
Jokowi Terseret Gegara Aksi Moeldoko di Demokrat! Evaluasi Kepala KSP, Dicap Rusak Sistem Kepartaian 

TRIBUNBATAM.id - Jokowi Terseret Gegara Aksi Moeldoko di Demokrat! Evaluasi Kepala KSP, Dicap Rusak Sistem Kepartaian.

Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jadi perbincangan publik.

Sempat menjadi Panglima TNI era Presiden SBY, ia kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumut.

KLB digelar oleh sejumlah eks kader Demokrat yang sebelumnya dipecat AHY buntut dari isu kudeta.

Nama Moeldoko yang di Demokrat bukan apa-apa mencuat dan sebelumnya disebut-sebut jadi motor terlaksananya KLB.

Baca juga: Manuver Moeldoko di Demokrat Ketahuan Sekali, Pengamat: Kurang Cantik Mainnya, Tidak Etis dan Aneh

Baca juga: SELAMAT! Jenderal Purn Moeldoko Ketum Demokrat KLB Sibolangit, Tarian Perang Sambut Peserta Kongres

Moeldoko tampak cium tangan Susilo Bambang Yudhoyono


Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul Moeldoko Tak Ingat 2015 Pernah Minta Jabatan ke SBY, Andi Mallarangeng Tertawa: Masa Lupa?, https://batam.tribunnews.com/2021/03/05/moeldoko-tak-ingat-2015-pernah-minta-jabatan-ke-sby-andi-mallarangeng-tertawa-masa-lupa.

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Moeldoko tampak cium tangan Susilo Bambang Yudhoyono Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul Moeldoko Tak Ingat 2015 Pernah Minta Jabatan ke SBY, Andi Mallarangeng Tertawa: Masa Lupa?, https://batam.tribunnews.com/2021/03/05/moeldoko-tak-ingat-2015-pernah-minta-jabatan-ke-sby-andi-mallarangeng-tertawa-masa-lupa. Editor: Irfan Azmi Silalahi (Twiter @umarHsb75)

Sejumlah pihak menilai tindakan Moeldoko sudah terbaca sejak awal dan tidak etis,

masuk ke konflik internal partai dan seakan membajaknya untuk kepentingan politik.

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam bahkan mengatakan

Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi aksi Moeldoko selaku anak buahnya.

Moeldoko dianggap telah merusak sistem kepartaian yang telah ada di Indonesia.

Baca juga: Sempat Dicalonkan Bareng Moeldoko, Marzuki Alie Justru Dukung Ibas Pimpin Demokrat

Baca juga: SBY dan Moeldoko Pernah Seiring Sejalan, Kini Memanas Akibat KLB Demokrat

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Letjen TNI Moeldoko (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. (FOTO DOKUMENTASI).
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Letjen TNI Moeldoko (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. (FOTO DOKUMENTASI). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Sebabnya, Moeldoko dinilai telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik

untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Presiden harus mengevaluasi.

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik,

tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden," kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Partai Demokrat, Kader Demokrat Bisa Jadi Menteri Jokowi

Baca juga: Tanggapi Moeldoko Jati Ketum Partai Demokrat Versi KLB, SBY: Akal Sehat Telah Mati

Baca juga: Pernyataan Keras SBY Terkait Kisruh Demokrat, Sebut Malu Berikan Jabatan ke Moeldoko

Simpatisan datang ke lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) dengan menggunakan baju kaus bergambar Moeldoko, Jumat (5/3/2021)
Simpatisan datang ke lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) dengan menggunakan baju kaus bergambar Moeldoko, Jumat (5/3/2021) (TRIBUN MEDAN / M FADLI TARADIFA)

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.

Sebabnya jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain,

maka hal itu bisa ditafsirkan presiden memberi restu politiknya.

Baca juga: Moeldoko dan Kader Pecatan Demokrat Kumpul di Sumut Gelar Kudeta, Andi Arief: Gunakan Cara Gila

Baca juga: Moeldoko Tak Ingat 2015 Pernah Minta Jabatan ke SBY, Andi Mallarangeng Tertawa: Masa Lupa?

Baca juga: Konflik Demokrat Memanas, Hinca Panjaitan Tuding Moeldoko Aktor Intelektual, Minta Keadian Negara

Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018)
Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018) (TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO)

"Jika memang presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi,

presiden harusnya selamatkan Demokrat," kata Umam.

Sebelumnya, kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap menyelenggarakan KLB pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Baca juga: Sepak Terjang Moeldoko, Dulu Jadi Kesayangan SBY Kini Bertolak Belakang dan Ambil Alih Demokrat

Baca juga: Saling Lempar Batu Warnai KLB Demokrat, Saat Ricuh Tak Terlihat Polisi di Lokasi

Baca juga: Saya, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah Putra SBY Sebut KLB Demokrat Ilegal

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko menyerang Pendukung Partai Demokrat Sumut di Desa Suka Makmur Sibolangit, Jumat (5/3/2021)
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko menyerang Pendukung Partai Demokrat Sumut di Desa Suka Makmur Sibolangit, Jumat (5/3/2021) (Tribun Medan/Arjuna)

Dilihat dari Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama,

dari dua calon atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB.

Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut.

Baca juga: KLB Partai Demokrat, Marzuki Alie Jagokan Ibas, Darmizal Dukung Moeldoko, Gantikan AHY

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Ini Pandangan Pengamat Politik di Kepri: Acuannya AD/ART

Baca juga: TERNYATA : Tarian Perang Daerah Nias, Warnai Penyambutan Tamu KLB Partai Demokrat

"Setuju," teriak para peserta.

JHONI ALLEN MARBUN DAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO: Jhoni Allen Marbun Blak-blakan Ngaku Beri Rp 10-25 Juta ke Kader Demokrat yang Hadir, Ini Tujuannya
JHONI ALLEN MARBUN DAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO: Jhoni Allen Marbun Blak-blakan Ngaku Beri Rp 10-25 Juta ke Kader Demokrat yang Hadir, Ini Tujuannya (tribun medan)

Adapun hasil putusan tersebut diperoleh berdasarkan hasil voting cepat yang diambil dari para peserta kongres.

Moeldoko diketahui telah berhasil mengalahkan calon ketum lainnya yaitu Marzuki Alie yang mengundurkan diri.

Sementara, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat melalui KLB tersebut.

Baca juga: KLB Partai Demokrat di Hotel The Hill Tetapkan AHY Demisioner, Apa itu Demisioner?

Baca juga: Makin Panas! Yang Hadiri KLB Partai Demokrat Disebut Hantu, Siapa Tokoh-tokohnya?

Baca juga: Ada Apa? Orang-orang Berkaos Moeldoko Mondar-mandir di Sekitar KLB Demokrat, Jumlahnya Ratusan

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengamat: Jokowi Harus Evaluasi Moeldoko

(*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved