KISRUH PARTAI DEMOKRAT
PDI Pernah Porak-poranda 1996 Silam Hampir Sama dengan Domokrat, Kuat Moeldoko atau AHY?
Pengamat : Orang yang biasanya berada di pusaran kekuasaan adalah paling diuntungkan. Kisruh AHY dan Moeldoko masih bergulir bak kelereng
lihat foto
PDI P Pernah Porak-poranda 1996 Silam, Siapa Kuat Moeldoko atau AHY? Ini Kata Pengamat
MEDAN, TRIBUNBATAM.id - Tahun 1996 merupakan sejarah kelam bagi Partai Demokrasi Indonesia ( PDI).
PDI, sebelum terpecah menjadi PDI Perjuangan pernah porak-poranda tahun 1996 silam, dan tragedi itu dikendal dengan Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996.
Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 2-6 Desember 1993, Megawati terpilih dengan suara terbanyak (meraih 256 dari 305 suara cabang) sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan Budi Hardjono.
Namun, pemerintahan Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI.
Baca juga: 4 Partai Politik yang Pernah Terpecah selain Partai Demokrat, PDIP hingga Golkar
Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Pada tanggal 27 Juli 1996, Peristiwa 27 Juli, kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati.
Sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar massanya, berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih dikenal sebagai "Mega Bintang"
Baca juga: SIAPA Renanda Bachtar? Pengganti Apri Sujadi Jabat Plt Ketua DPD Partai Demokrat Kepri
Kata Pengamat
Pengamat Politik yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara ( FISIP USU), Warjio MA., Ph. D mengatakan bahwa perpecahan partai politik sebenarnya sudah biasa terjadi.
Baca juga: Relawan Jokowi Bilang KLB Demokrat Bahaya bagi Jokowi, Moeldoko Diduga Bakal Maju Pilpres 2024
"Sebenarnya kasus serupa seperti ini sebelumnya sudah terjadi di partai lain. Seperti PPP, PKB dan Golkar," kata Wajio, Sabtu (6/3/2021).
Sampai di titik itu, lanjut Warjio, barulah pemerintah akan mengambil kebijakan.
"Seperti PPP, PKB, Golkar juga. Nanti juga akan dilakukan terhadap Demokrat," ucapnya.
Warjio menjelaskan, sikap tegas pemerintah akan diambil ketika menjelang pemilu nanti.
"Saya kira nantinya yang diterima pemerintah yakni partai yang bisa dianggap akomodatif dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan itu yang akan terjadi," ungkapnya.
