WARGA 2 Pulau di Kecamatan Bulang Menjerit, Tumpahan Minyak Usik 'Periuk Nasi'

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Warga Pulau Labu dan Pulau Air di Kecamatan Bulang, Kota Batam menjerit.

Tumpahan minyak atau Oil Spill tak hanya membuat lingkungan mereka rusak.

Tapi juga berdampak pada 'periuk nasi' mereka.

Ketua RW 03 Pulau Labu, Ramadan mengungkapkan, meski kondisi sekitar perairan Pulau Labu dan Pulau Air sudah tidak sekotor sebelumnya dan tidak lagi berbau,

namun kerugian lingkungan dan ekonomi masih dirasakan warga.

Dampak yang dirasakan warga sekitar adalah berkurangnya tangkapan ikan, rusaknya alat budidaya ikan, serta polusi udara akibat bau busuk yang menguar dari minyak di pantai.

"Lokasi sudah aman, kemarin warga beramai-ramai gotong royong.

Tetapi mata pencaharian kami masih kurang," tegas Ramadan kepada TribunBatam.id, Rabu (10/3/2021).

Selama ini, warga telah berusaha berkomunikasi dan mendatangi pihak PT Marcopolo Shipyard untuk menuntut kejelasan ganti rugi.

Akan tetapi, hingga saat ini, keputusan dari pihak perusahaan belum kunjung menemui titik terang.

"Kami diiming-imingi estimasi ganti rugi dari perusahaan.

Tapi sampai sekarang masih ditunda-tunda," jelas Ramadan.

Akibat rusaknya lingkungan, alat tangkap ikan, serta berkurangnya tangkapan ikan sehari-hari, kerugian yang dirasakan warga mencapai estimasi kurang lebih Rp 600 juta.

Datangi DPRD Batam

Sejumlah warga Pulau Labu, Kecamatan Bulang, Kota Batam sebelumnya mendatangi ruang rapat Komisi III DPRD Batam, Selasa (9/3/2021).

Mereka menuntut keputusan ganti rugi dari perusahaan galangan kapal (shipyard) PT Marcopolo Shipyard atas tumpahan minyak di perairan Kecamatan Bulang yang merugikan warga sekitar.

Baca juga: Polisi Usut Kasus Pencemaran Limbah Pulau Labu, Bulang Batam

Baca juga: Puluhan Warga Pulau Labu Batam Datangi Perusahaan, Minta Tanggung Jawab Soal Limbah Minyak

"Permasalahan limbah minyak kapal tanker ini sebenarnya sudah sebulan lebih, tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan dari pihak Marcopolo," keluh Ahmad, perwakilan masyarakat Pulau Labu, di dalam rapat itu.

Ia mengatakan, selama ini warga sekitar telah sering mendatangi perusahaan tersebut untuk menuntut ganti rugi, akan tetapi keputusan pembayaran ganti rugi tersebut belum pernah terdengar.

Dalam hal ini, warga juga sempat meminta Lurah dan Camat memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan PT Marcopolo Shipyard, namun belum menemui titik terang.

Sementara itu, perwakilan PT Marcopolo Shipyard menyatakan, keputusan belum dapat diperoleh.

Pasalnya tuntutan ini sudah dibawa ke meja hijau oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pecinta Alam (LSM-PA) yang sidangnya akan berlangsung 10 Maret mendatang.

"Pihak pengadilan belum memberikan putusan, tetapi sesuai rekomendasi Komisi III DPRD Kota Batam, kapal itu masih di tempat kami dan belum ke mana-mana," jelas Manager HRD PT Marcopolo Shipyard, Sutono.

Sutono menambahkan, dalam permasalahan ini, PT Marcopolo berada dalam posisi serba salah, dan tidak ingin memberikan statement apapun sebelum putusan pengadilan ditetapkan.

Untuk itu, pihaknya masih akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

"Kami tidak ingin memberikan statement apapun, karena barang (minyak) ini kan tumpah dari kapal.

PT Marcopolo hanya perusahaan, dan kami merasa tidak menumpahkan minyak. Saya harap masalah ini tepat sasaran," ucapnya.(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google