Dicap Abal-abal oleh Demokrat AHY, Kubu Moeldoko Klaim KLB Deli Serdang Sah dan Konstitusional

Misalnya, kata dia, posisi ketua umum yang memiliki kekuasaan penuh.

"Sekjen dan yang lain hanya membantu," ujar Jhoni.

Ia melanjutkan, hal yang sama juga terjadi pada posisi Ketua Majelis Tinggi Partai

yang diduduki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketua Majelis Tinggi bisa menentukan calon ketua umum.

Kemudian bisa menentukan kongres atau kongres luar biasa," jelasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, Mahkamah Partai hanya bertugas memberi rekomendasi kepada Majelis Tinggi.

Menurut dia, semua hal itu ada di dalam AD/ART 2020,

tetapi UU Partai Politik sebaliknya, yaitu mengatur hal yang sangat fundamental.

Sebelumnya diberitakan, AHY telah menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah

dan diakui oleh pemerintah melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

AHY diketahui juga telah menyerahkan lima kontainer berisi dokumen dan berkas

kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, Senin (8/3/2021).

Baca juga: KLB Demokrat Deliserdang Tak Berizin, Eks Pangkostrad Marah Besar, Gubernur Edy Rahmayadi: Tidak Sah

Baca juga: MEMANAS KLB Demokrat! Edy Rahmayadi Akan Laporkan Moeldoko dkk ke Polisi?

Baca juga: Moeldoko Terkenal! Dicap Beban Istana Masuk Kisruh Demokrat, Relawan Jokowi Desak Kepala KSP Mundur

Berkas-berkas itu diserahkannya untuk membuktikan

bahwa KLB yang digelar di Sumatera Utara itu merupakan kegiatan ilegal.