Pemkab Karimun Surati Gubernur Kepri dan Kementerian ESDM, Soal Gas LPG 3 Kg Langka
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli berharap, kuota gas lpg 3 kg untuk Karimun bisa ditambah
Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
Pasalnya Dayat sudah berkeliling ke banyak tempat. Namun ia juga tak bisa mendapatkan satu tabung gas melon.
"Dari ujung ke ujung untuk mendapatkan satu tabung gas saja susahnya minta ampun," ucap Dayat, Selasa (6/4/2021).
Baca juga: Ketua DPRD Tanjungpinang Desak Rahma Evaluasi Perwako Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg
Baca juga: Manfaat Kartu Pelanggan Gas Elpiji 3 Kg di Tanjungpinang & Sanksi bagi Pangkalan Nakal
Hal serupa dikeluhkan Hasan, pedagang gorengan yang berada di Kapling Kecamatan Tebing.
"Kalau menggunakan gas 12 kilo, berat bagi saya, selain tidak muat dalam gerobak. Dari harga juga kurang mampu," kata Hasan.
Diketahui, gas elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan untuk kelompok miskin dan usaha mikro. Namun di lapangan, masih banyak digunakan golongan ekonomi menengah ke atas.
Saat ini penyaluran gas elpiji 3 kilogram masih bebas dan bisa digunakan masyarakat mampu.
Bahkan, gas elpiji untuk masyarakat miskin itu kerap diborong kalangan ekonomi ke atas, hingga menyebabkan terjadi kelangkaan.
Dari pantauan Tribunbatam.id, saat ini kuota elpiji 3 kilogram untuk Kabupaten Karimun dikabarkan dikurangi oleh Pertamina.
Dari data awal, gas elpiji 3 kilogram sebanyak 5 ribu, kini hanya lebih kurang 3.196.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli menjelaskan, elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi, sehingga penggunaannya dari kuota pemerintah.
Selain itu, sesuai tulisan yang ada pada tabung, elpiji melon 3 kilogram hanya untuk masyarakat tidak mampu.
"Elpiji melon 3 kilogram ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Bukan semua orang bisa menggunakan. Namun, sekarang bisa kita lihat, masyarakat mampu juga ikut menggunakan," ucap Yosli.
Ia menambahkan, untuk masyarakat golongan mampu diharapkan dapat menggunakan gas tabung 12 kilogram yang tidak disubsidi oleh Pemerintah.
Hal itu bertujuan agar tidak lagi terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.
"Termasuk untuk ASN (aparatur sipil negara) atau pegawai. Itu tidak boleh menggunakan tabung gas 3 kg ini. Itu ada aturannya. Terkecuali, honorer itu bisa beli gas elpiji," jelasnya.
