Breaking News:

KARIMUN TERKINI

TEGAS, ASN Pemkab Karimun Nekat Mudik Idul Fitri 2021 Bakal Dilapor Menpan-RB

Larangan Mudik sebelumnya dipertegas dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46/2020.

TribunBatam.id/Yeni Hartati
Plh Bupati Karimun, Muhammad Firmansyah menegaskan, ASN Pemkab Karimun Nekat Mudik Idul Fitri 2021 Bakal Dilapor Menpan-RB. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pelaksana harian/ Plh Bupati Karimun Muhammad Firmansyah menegaskan, bakal ada sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik saat Idul Fitri 1422 Hijriah.

Selain melaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, oknum ASN yang terbukti nekat mudik, bakal mendapat sanksi disiplin pegawai.

Larangan Mudik sebelumnya dipertegas dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46/2020.

Surat edaran itu mengatur tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 36/2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah.

Serta larangan kegiatan mudik bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelni Cabang Batam Belum Terima Aturan Larangan Mudik 2021, Dua Kapal Masih Berlayar. Foto aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan Batam. Foto diambil beberapa waktu lalu.
Pelni Cabang Batam Belum Terima Aturan Larangan Mudik 2021, Dua Kapal Masih Berlayar. Foto aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan Batam. Foto diambil beberapa waktu lalu. (TribunBatam.id/Bereslumbantobing)

Terdapat poin adanya larangan mudik di mulai sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang.

"Pemkab Karimun memastikan larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan mudik saat lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang," ujarnya, Kamis (22/4/2021).

Sekda Karimun itu menambahkan, sanksi bagi ASN Pemkab Karimun akan dilihat sesuai kesalahan yang di lakukan.

Tetap sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota di Kepri beberapa waktu lalu, kepada masyarakat yang hendak melaksanakan mudik dalam provinsi di beri toleransi.

"Ada klausal dalam satu poinnya itu bahwa mudik lokal dalam provinsi itu bisa menjadi perhatian, bisa menjadi toleransi lah," tambahnya.

Baca juga: Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Ini Sanksi Bagi Pemudik yang Nekat Pulang Kampung

Baca juga: Gubernur Kepri Izinkan Masyarakat Mudik Lokal, Larangan Mudik Berlaku untuk Keluar Kepri

Sementara itu, hasil keputusan rapat koordinasi bersama Gubernur akan di pelajari tindak lanjutnya.

"Dalam tingkat lokal atau antar pulau yang masih ruang lingkup provinsi mungkin diperbolehkan," sebutnya.(TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Karimun

Penulis: Yeni Hartati
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved