PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM BINTAN
Update Jembatan Batam Bintan, Pembangunan Dibiayai Pemerintah dan Investor, Ini Porsinya
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa target sebelum 2024 pembangunan Jembatan Batam Bintan sudah selesai. Pembiayaan ditanggung pemerintah dan investor
Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
Eko menuturkan, nantinya jika proyek Jembatan Batam Bintan secara ekonomi feasible tetapi finansial tidak feasible, maka akan disiapkan untuk dukungan pemerintah.
Hal ini harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain.
Proyek Jembatan Batam Bintan rencananya akan dilelang pada kuartal dua tahun 2021.
Eko menjelaskan, proyek Jembatan Batam Bintan menjadi salah satu proyek dari 12 proyek jalan dan jembatan yang telah masuk dalam daftar rencana KPBU tahun ini.
“Semua kita harapkan selesai tahun ini, proses ini dan kemudian mudah-mudahan kita bisa tawarkan di akhir 2021,” tutur Eko.
Sebelumnya, Eko mengungkapkan, sudah ada investor yang tertarik dalam pembangunan Jembatan Batam Bintan.
Baca juga: Berita Populer Kepri, Ketebalan Semen tak Sesuai Spek hingga Update Jembatan Batam Bintan
Baca juga: Gubernur Kepri Kebut Jembatan Batam Bintan, Menteri PUPR Kasih Restu
Namun, status pasti jumlah investor, Eko menjelaskan baru dapat diketahui saat sudah memasuki tahap pengadaan badan usaha pelaksana (BUP).
Termasuk juga estimasi berapa lama nantinya proyek tersebut akan dirampungkan.
Terkait estimasi biaya investasi yang diperlukan dalam pembangunan Jembatan Batam Bintan, Eko menyebut ada sekitar Rp 8 triliun.
"Beberapa investor menyatakan minat. Status pasti jumlah investor diketahui saat sudah memasuki tahap pengadaan badan usaha pelaksana," jelas Eko.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bahkan sampai datang ke Jakarta.
Ansar melobi pihak kementerian agar pembangunan Jembatan Batam Bintan segera teralisasi untuk mendukung perkembangan ekonomi di Kepri.
“Tahap demi tahap pembangunan jembatan ini telah kita lalui, dan saat ini pembahasan telah berada di Kementerian PUPR.
Maka terus kami dorong agar pembangunannya bisa dimulai pada tahun 2022,” kata Ansar Ahmad setelah melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR di Jakarta, Senin (29/3/2021) lalu.
Menko Luhut Soal Jembatan Batam Bintan
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membuat studi keekonomian dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan atau Jembatan Babin.
Sehingga, kehadiran jembatan Babin kedepan, bisa berdampak ekonomi lebih besar. Ia berharap, nantinya Jembatan Babin tidak seperti Jembatan Barelang.
"Pak Gubernur, dibuat nanti studi keekonomiannya.

Bisa dihitung manfaatnya keekonomiannya," ujarnya, Kamis (17/3/2021)
Hal itu disampaikan Luhut Binsar Panjaitan, saat meninjau tapak Jembatan Babin di Kabil, Batam, Provinsi Kepri.
Turut hadir mendampingi, bersama Menkopolhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi.
Hadir juga Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan lainnya.
Menurutnya permintaan untuk dihitung dampak keekonomian dinilai penting.
Ini karena biaya pembangunannya yang terbilang besar.
Dimana, jembatan Barelang dibangun dengan dana yang cukup besar, namun dampak ekonominya, dinilai belum maksimal.
"Jangan seperti Jembatan Barelang. Sudah sekian puluh tahun penggunaannya tidak efesien.
Investasi sudah mencapai ratusan miliar atau triliun, tapi penggunaannya sangat minim," bebernya.
Dalam laporan yang disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, jika Jembatan Babin dibangun, maka potensi mobil melintas, sekitar 7ribu per hari.
Namun diminta agar ada studi. Studi yang dilakukan juga diminta dengan perhitungan yang matang.
"Sehingga pemanfaatan uang yang diinvestasikan sia-sia.

Kalau di sini seperti apa yang didilaporkan Pak Gubernur Kepri bisa 7 ribu mobil satu hari, saya kira bisalah.
Tapi harus dari hasil studi. Jangan membuat studi yang hasilnya tidak tetap," pesan Luhut.
Dalam kunjungan ini, Luhut juga menyinggung, terkait lego jangkar, industri clean energi dalam menangani masalah limbah oil, penertiban kapal dan lainnya.
Penanganan diminta dilakukan teritegrasi. Terutama antara penanganan limbah dan penertiban kapal hingga labuh jangkar.
"Karena masalah limbah ini rupanya sangat besar (di Kepri).
Tadi sudah disebutkan hampir 40 sampai 50 ribu ton per satu bulan.
Makanya (hadir perusahaan clean energy), untuk mengubah jadi energi yang bagus," bebernya.
Ia menambahkan hal itu menjadi perhatian mereka.
Sehingga dalam kunjungan ini ia juga mengajak Menkopolhukam, Mahfud MD. Agar kedepan bisa saling berintegrasi.
Nanti akan kami koordinasikan bersama. Supaya semua penyelesaian lebih terintegrasi," tuturnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Endra Kaputra/Roma Uly Sianturi) (Kontan.co.id)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Kepri
Berita Tentang Bintan
Sebagian artikel ini bersumber dari Kontan.co.id