DPRD Minta Pemkab Anambas Selektif Salurkan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

DPRD juga merekomendasikan agar penataan dan pendidikan tenaga pendidik dan non kependidikan serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan harus dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ia meminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran pendidikan yang tidak hanya berpatokan pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Sedangkan dengan pelayanan dan penunjang kesehatan, DPRD Anambas merekomedasikan kepada pemerintah daerah agar di Dinas Kesehatan melakukan pemeliharaan dan perawatan alat - alat kesehatan secara berkala guna mengantisipasi kejadian alat kesehatan yang tidak siap untuk dioperasikan.  

"Dengan terakreditasinya rumah sakit daerah menjadi rumah sakit umum daerah tipe C, maka DPRD telah memperhatikan kepada bupati agar fokus dan konsisten memenuhi standar yang ditentukan oleh Peraturan Perundang - Undangan tentang rumah sakit tipe C," jabarnya.

DPRD juga harus memperhatikan dan memberikan peringatan  kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait  terhadap kegiatan tahun jamak yaitu pembangunan jembatan SP II.

Hal ini agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan jembatan SP II untuk diselesai tepat waktu sesuai dengan  MoU yang telah di sepakati, sehingga tidak menambah perbendaharaan proyek - proyek mangkrak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

DPRD juga akan membantu agar pemerintah daerah menyelesaikan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan air bersih terutama pada musim kemarau sementara anggaran yang sudah direalisasikan lebih dari 100 miliar.

Sedangkam urusan ketenagakerjaan DPRD kepada Dinas terkait untuk membuat program-program dan kegiatan yang tepat sasaran yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru.

Sementara itu, urusan khusus tugas dan pembantuan, DPRD menyarankan kepada kepala daerah memberikan dukungan kepada OPD - OPD agar pro aktif melakukan koordinasi terhadap kementerian - kementerian dengan mengajukan proposal - proposal kegiatan agar tugas pembantuan dapat diterima lebih banyak lagi. 

Dengan data tentang laporan keuangan yang tidak sesuai antara dokumen LKPJ dengan data yang ada pada OPD - OPD, DPRD kepada kepala daerah untuk memberikan teguran agar OPD  melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu. (TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Anambas