Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pemulangan PMI lewat Kepri, Gubernur Minta Bantuan TNI/Polri Awasi Pelabuhan Tak Resmi

Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta bantuan TNI/Polri untuk antisipasi kedatangan PMI non prosedural lewat pelabuhan tak resmi di Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Pemulangan PMI lewat Kepri, Gubernur Minta Bantuan TNI/Polri Awasi Pelabuhan Tak Resmi. Foto Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai meninjau secara langsung kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (1/5/2021) 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Pemulangan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia melalui Batam disinyalir menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus Covid-19 di Kepri belakangan ini. 

Terkait hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan khusus agar persoalan pemulangan PMI melalui Batam tidak melahirkan klaster baru penyebaran Covid 19.

Kebijakan seperti pembentukan Satgas Daerah Perlintasan Penanganan Covid 19, pemberlakuan swab dan karantina bagi semua PMI yang masuk melalui Batam serta kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) bagi PMI yang positif Covid-19 juga sudah dilakukan.

"Berbagai upaya kita lakukan agar persoalan Covid-19 bisa terus kita tekan. Kita juga sudah membuat surat secara khusus ke Kapolda, Danlantamal IV, Dan Guskamla Koarmabar I serta ke Kepala Kanwil Hukum dan Ham di Kepri.

Kita ingin pemulangan PMI ini ditangani dengan serius termasuk PMI yang pulang melalui jalur non prosedural," jelas Ansar Ahmad, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kepri Meningkat, Gubernur Kepri Sebut Imbas Kedatangan PMI

Baca juga: Kepri Keberatan Jadi Satu-satunya Pintu Masuk, Kini PMI/TKI Juga Pulang Lewat 2 Kota Ini

Gubernur Kepri itu memang sudah mengeluarkan surat resmi tentang permintaan bantuan ke TNI/Polri untuk melakukan antisipasi kedatangan PMI non prosedural. Surat Gubernur Kepri itu bernomor 458/SET-SETC19/V/2021 dan dikeluarkan Minggu, 2 Mei 2021.

Dalam surat tersebut, perlu adanya upaya-upaya untuk mengantisipasi kedatangan dan kepulangan PMI secara ilegal dan non prosedural melalui jalur laut pada pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Provinsi Kepri.

Itu sebagai dampak kebijakan pemerintah perihal peniadaan mudik selama bulan Ramadhan dan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H pada 6-17 Mei 2021.

"Kita minta bantuan TNI/Polri agar melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas patroli laut serta pengawasan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu keluar masuknya PMI non prosedural," jelas Ansar Ahmad.

Kemenhub Siapkan Transportasi Udara

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved