Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Pemkab Karimun Berutang Rp 55 M ke Kontraktor, Fraksi Demokrat DPRD Desak segera Bayar

Fraksi Demokrat DPRD Karimun mendesak Pemkab Karimun segera membayar utang senilai Rp 55 miliar ke kontraktor terkait kegiatan proyek TA 2020

tribunbatam.id
Pemkab Karimun Berutang Rp 55 M ke Kontraktor, Fraksi Demokrat DPRD Desak segera Bayar. Foto Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Karimun Azmi 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Karimun mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun membayar kegiatan proyek Tahun Anggaran 2020 kepada seluruh kontraktor. 

Fraksi Demokrat menilai tindakan ini perlu segera dilakukan Pemkab Karimun sebagai wujud sikap maupun niat baik terhadap kontraktor yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 55 miliar.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Azmi, mengingat persoalan utang Pemkab dengan kontraktor hingga saat ini tidak jelas ujung pangkalnya.

Azmi menjelaskan, sebelumnya Pemkab Karimun sepakat untuk untuk melakukan penyelesaian. Namun hingga saat ini Pemkab Karimun belum melakukan realisasi seperti yang telah disepakati dalam rapat beberapa waktu lalu.

“Kesepakatannya terhitung tanggal 19 April 2021 sudah harus ada progresnya. Ini yang disampaikan Pemkab dalam rapat dan akan melakukan angsuran pembayaran, namun kenyataannya hingga saat ini tidak benar ada penyelesaian,” ucap Azmi, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Daftar Harga Sembako di Pasar Rakyat Meral Karimun Jelang Lebaran 2021, hingga Bumbu Dapur

Baca juga: Menhub RI ke Karimun, Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko Jadi Perhatian

Ia menambahkan, ada kurang lebih sekitar 450 kegiatan yang pengerjaannya sudah selesai dikerjakan namun penyelesaian pembayaran hingga saat ini belum juga terlaksana.

"Apa tidak malu Pemda ini, fisik yang dikerjakan kontraktor sudah digunakan masyarakat tetapi untuk pembayarannya belum juga di lakukan," tambahnya.

Sementara, kondisi dan kesulitan para kontraktor saat ini, dihadapkan dengan pembayaran utang kepada pihak toko. Belum lagi saat ini para kontraktor tersebut sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan dengan puasa dan melakukan berbagai persiapan menjelang hari raya Idul Fitri.

“Coba, ketika mereka (kontraktor-red) tidak tepat waktu pengerjaannya pasti didenda. Tetapi jika Pemda menunda pembayaran hingga satu tahun dan malah ada hingga satu tahun setengah tidak mendapat sanksi apa-apa, inikan tidak adil. Ibarat hukum tumpul ke atas tajam ke bawah,” terangnya.

Dalam persoalan ini, ia khawatir ratusan kontraktor akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan mendapatkan hak mereka.

Halaman
12
Penulis: Yeni Hartati
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved