Wakil Bupati Natuna: Saya dan Pak Bupati Akan Berjuang Bersama Nelayan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Aliansi Nelayan Natuna mengadu ke Pemerintah Daerah terkait legalisasi cantrang dan trawl di WPPNRI 711, serta kegiatan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara, Selasa (15/6/2021).

Kehadiran mereka disambut oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda tanpa adanya Bupati Natuna karena ada tugas di luar daerah. Hadir dalam rapat Komandan Km Pulau Marore, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto dan Palaksa Lanal Ranai.

Dalam audensi tersebut, perwakilan Aliansi Nelayan Natuna, Hendri menjelaskan, mereka datang menghadap kepala daerah untuk mengadukan permasalan legalisasi nelayan luar yang menggunakan catrang dan nelayan ilegal dari negara tetangga Thailand dan Vietnam yang masuk ke perairan Laut Natuna Utara.

"Sebenarnya ini bukan masalah baru, kita juga sudah pernah sampaikan kepada bupati sebelumnya. Namun selesai rapat atau audensi seperti ini, tidak ada juga hasilnya," ucap Hendri saat audiensi di ruang kerja Wakil Bupati Natuna.

Akibat dari nelayan cantrang beroperasi dekat dengan pantai, nelayan mengaku hasil tangkapan ikan mereka terus menurun.

Baca juga: Gelar RDP Bersama Pelaku Usaha, DPRD Natuna Tampung Keluhan Pelaku Usaha

Baca juga: Berita Hoaks Soal Vaksin Menyebar, Kapolres Natuna Janji Bakal Ambil Tindakan

Para nelayan ini menaruh harapan besar kepada Rodhial Huda, untuk memperjuangkan nasib para nelayan lokal. Diketahui sebelum menjabat Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda merupakan seorang praktisi di bidang maritim.

"Kalau yang sering kita lihat, cantrang yang mereka pakai itu bukan cantrang yang ramah lingkungan, tapi trawl. Namanya saja cantrang, tapi kami ragu dan menduga prakteknya mereka pakai trawl. Jadi kami ingin izin cantrang operasi di laut Natuna dikaji ulang," tambah Hendri.

Menanggapi hal ini, Rodhial Huda berjanji akan membawa hal ini ke Kementerian Kelautan bersama Bupati Natuna Wan Siswandi, dan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan nelayan terpenuhi.

"Nelayan adalah mata dan telinga pertahanan laut kita. Untuk itu, saya dan pak bupati akan berjuang bersama-sama nelayan. Kami juga tengah koordinasi dengan pihak terkait, tentang adanya bendera Vietnam di laut kita," tegas Rodhial.

Menyadari kabupaten tidak memiliki kewenangan setelah 0 dari bibir pantai, Rodhial Huda meyakinkan kepada para nelayan, bahwa Pemerintah Daearah Natuna akan berkoordinasi dengan pihak provinsi hingga Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

"Kita akan mengusahakan menteri KKP untuk datang ke Natuna agar bisa mendengar langsung keluhan nelayan. Kalau tidak bisa hadir maka kita akan bawa dua orang perwakilan nelayan kita berangkat ke KKP," tegas Rodhial.

Selain itu, untuk membatasi nelayan cantrang beroperasi dekat nelayan lokal bekerja, Pemda Natuna akan membuat ratusan bahkan ribuan rumpun di tempat-tempat nelayan lokal biasa mencari ikan.

"Rumpun ini akan kita lengkapi dengan boya atau pelampung dengan pengikat yang kuat, serta kita daftarkan di kementerian, agar nelayan luar bisa lebih berhati-hati dan segan beroperasi di tempat nelayan lokal cari ikan," tutupnya.

(*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Natuna