Breaking News:

NATUNA TERKINI

Wakil Bupati Natuna: Saya dan Pak Bupati Akan Berjuang Bersama Nelayan

Aliansi Nelayan Natuna mengadukan soal legalisasi cantrang dan trawl serta kegiatan illegal fishing kepada Pemkab Natuna, Selasa (15/6)

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Pertemuan Aliansi Nelayan Natuna dengan Pemerintah Daerah membahas legalisasi cantrang dan trawl di WPPNRI 711, serta kegiatan ilegal fishing di perairan Laut Natuna Utara, berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Natuna, Selasa (15/6/2021). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Aliansi Nelayan Natuna mengadu ke Pemerintah Daerah terkait legalisasi cantrang dan trawl di WPPNRI 711, serta kegiatan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara, Selasa (15/6/2021).

Kehadiran mereka disambut oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda tanpa adanya Bupati Natuna karena ada tugas di luar daerah. Hadir dalam rapat Komandan Km Pulau Marore, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto dan Palaksa Lanal Ranai.

Dalam audensi tersebut, perwakilan Aliansi Nelayan Natuna, Hendri menjelaskan, mereka datang menghadap kepala daerah untuk mengadukan permasalan legalisasi nelayan luar yang menggunakan catrang dan nelayan ilegal dari negara tetangga Thailand dan Vietnam yang masuk ke perairan Laut Natuna Utara.

"Sebenarnya ini bukan masalah baru, kita juga sudah pernah sampaikan kepada bupati sebelumnya. Namun selesai rapat atau audensi seperti ini, tidak ada juga hasilnya," ucap Hendri saat audiensi di ruang kerja Wakil Bupati Natuna.

Akibat dari nelayan cantrang beroperasi dekat dengan pantai, nelayan mengaku hasil tangkapan ikan mereka terus menurun.

Baca juga: Gelar RDP Bersama Pelaku Usaha, DPRD Natuna Tampung Keluhan Pelaku Usaha

Baca juga: Berita Hoaks Soal Vaksin Menyebar, Kapolres Natuna Janji Bakal Ambil Tindakan

Para nelayan ini menaruh harapan besar kepada Rodhial Huda, untuk memperjuangkan nasib para nelayan lokal. Diketahui sebelum menjabat Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda merupakan seorang praktisi di bidang maritim.

"Kalau yang sering kita lihat, cantrang yang mereka pakai itu bukan cantrang yang ramah lingkungan, tapi trawl. Namanya saja cantrang, tapi kami ragu dan menduga prakteknya mereka pakai trawl. Jadi kami ingin izin cantrang operasi di laut Natuna dikaji ulang," tambah Hendri.

Menanggapi hal ini, Rodhial Huda berjanji akan membawa hal ini ke Kementerian Kelautan bersama Bupati Natuna Wan Siswandi, dan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan nelayan terpenuhi.

"Nelayan adalah mata dan telinga pertahanan laut kita. Untuk itu, saya dan pak bupati akan berjuang bersama-sama nelayan. Kami juga tengah koordinasi dengan pihak terkait, tentang adanya bendera Vietnam di laut kita," tegas Rodhial.

Menyadari kabupaten tidak memiliki kewenangan setelah 0 dari bibir pantai, Rodhial Huda meyakinkan kepada para nelayan, bahwa Pemerintah Daearah Natuna akan berkoordinasi dengan pihak provinsi hingga Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved