Bantuan Tunai Untuk Rakyat Miskin Segera Direalisasikan Menkeu Setelah Penerepan PPKM Darurat
Pemerintah akan segera merealisasikan BLT untuk rakyat misikin setelah pemerintah menetapkan Penerapan PPKM Darurat. Sasarannya adalah sejumlah warga
lihat foto
TRIBUMBATAM.id, JAKARTA - Bantuan langsung tunai akan diberikan pemerintah setelah penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.
Hal tersbut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menurutnya pemerintah akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Program BLT Desa ini diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
"Kami mempercepat penyaluran BLT desa, sebab ini juga sangat penting pada saat dilakukan PPKM Darurat terutama pada zona-zona merah," ujar Sri Mulyani dalam koferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun untuk kebutuhan BLT Desa dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, hingga saat ini, realisasinya masih di bawah pagu anggaran.
Baca juga: 5 Insentif Pajak yang Diperpanjang Menkeu hingga Akhir Tahun 2021
Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah Siapkan Rp 6,1 Triliun untuk Perpanjang Bansos
Per 1 Juli 2021, penyaluran BLT Desa baru mencapai Rp 5,05 triliun atau masih 17,5 persen dari target.
Dana tersebut telah disalurkan ke 5,02 juta KPM atau mencapai 62,7 persen target penerima.
"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai, karena sampai bulan Juli ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp 5 triliun yang dibelanjakan," ungkap Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, secara rinci, 5,02 juta KPM yang telah menerima BLT Desa mayoritas petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta KPM atau setara dengan 49,2 persen dari total penerima.
Lalu pedagang dan UMKM ada 216.000 KPM atau 4,32 persen.
Kemudian kelompok nelayan dan buruh nelayan 165.530 sebanyak KPM atau 3,31 persen, buruh pabrik 96.990 KPM atau 1,94 persen, guru ada 9.380 KPM atau 0,19 persen, dan kelompok lainnya 1,55 juta KPM atau sebesar 31 persen.
Sri Mulyani mengatakan, untuk mengakselerasi jumlah penerima BLT Desa, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Ia bilang, telah meminta untuk anggaran Dana Desa yang sebesar Rp 72 triliun di 2021, bisa difokuskan untuk alokasi BLT Desa sehingga masyarakat desa yang membutuhkan bisa menikmati bantuan sosial di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
