Breaking News:

CORONA KEPRI

Ini Hasil Dialog Soal Tes Antigen Berbayar di Posko Penyekatan Tanjungpinang-Bintan

Anggota DPRD Bintan, Hasriawady bilang, mereka sepakat untuk membahas soal tes antigen berbayar di posko penyekatan di tingkat pimpinan daerah

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Suasana saat perwakilan masyarakat Bintan berdialog dengan perwakilan Pemko Tanjungpinang di posko penyekatan PPKM Darurat di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Kamis (15/7/2021) 

Agar jangan terkesan adanya pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri," ujarnya, Kamis (15/7/2021).

Sementara itu, seorang tokoh pemuda di Kijang sekaligus Ketua Organisasi Forum Orang Bintan Topik, meminta agar kebijakan tes swab antigen berbayar yang telah diterapkan Pemko Tanjungpinang bagi warga Bintan yang akan ke Tanjungpinang dapat ditinjau kembali.

Pertimbangannya, karena pada dasarnya jarak Tanjungpinang dan Bintan hanya sekitar 20 Km. Selain itu, banyak warga yang bekerja di Tanjungpinang, namun tinggal di Bintan, begitu juga sebaliknya.

Menurutnya, akan memberatkan warga yang sehari-hari bepergian Bintan-Tanjungpinang, jika harus membayar tes antigen Rp 150 ribu dan itu hanya berlaku untuk 1 hari saja.

"Jika sebulan, sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan warga untuk tes antigen di posko penyekatan," katanya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika nantinya para pelaku yang termasuk dalam sektor esensial dan kritikal juga akan diminta untuk menjalani tes swab antigen tersebut.

"Tidak ada sosialisasi sebelum kebijakan berlaku. Para petugas Pos Penyekatan juga tidak menanyakan ke warga, apakah warga termasuk orang/pelaku profesi yang termasuk sektor kritikal atau esensial yang notabene tidak wajib antigen.

Seharusnya harus ada sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu, jadi mereka dapat lebih paham sebelum kebijakan tersebut dijalankan," tutupnya.

Bukan Tanggung Jawab Dinkes Tanjungpinang

Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat di Tanjungpinang, mobilitas masyarakat di perbatasan Tanjungpinang-Bintan dibatasi dengan penyekatan.

Bagi masyarakat yang datang dari arah Bintan, untuk masuk ke Tanjungpinang wajib membekali dirinya dengan persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang.

Untuk yang tidak memiliki surat keterangan rapid tes antigen, akan difasilitasi di pos penyekatan oleh petugas kesehatan Kimia Farma.

Namun sayangnya, rapid tes antigen tersebut tidak gratis. Masyarakat harus membayar biaya tersebut seharga Rp 150 ribu.

Hal ini dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Nugraheni, saat dikonfirmasi Tribun Batam, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Polemik Tes Antigen Berbayar di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Ini Sikap Apri Sujadi

"Ya sudah ada petugasnya di tiap titik perbatasan. Kita tugaskan dari pihak Kimia Farma dan itu berbayar. Masyarakat sendiri yang menanggung biayanya," ucapnya.

Nugraheni menyampaikan, pelaksanaan rapid test antigen di titik-titik penyekatan bukanlah tanggung jawab dari pihaknya, Dinkes Tanjungpinang.

"Itu bukan tanggung jawab kami untuk merapid," sebutnya.

(tribunbatam.id/Alfandi Simamora/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Corona Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved